Di Tengah Fitnah Kejam Israel, 3 Negara Ini Lanjut Beri Dana untuk UNRWA demi Gaza

TRIBUNNEWS.com - Negara-negara berikut ini memutuskan melanjutkan donasi untuk Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), di tengah fitnah kejam Israel.

Pada Sabtu (27/1/2024), Irlandia menyuarakan dukungan untuk menyelidiki tuduhan Israel yang memfitnah keterlibatan beberapa staf UNRWA dengan Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023.

Meski demikian, Irlandia mengatakan mereka tidak akan menghentikan pendanaan untuk UNRWA.

"Irlandia tidak memiliki rencana untuk menangguhkan pendanaan untuk pekerjaan penting UNRWA di Gaza," kata Menteri Luar Negeri Irlandia, Micheal Martin, di X, pada Sabtu, dikutip dari Anadolu Agency.

"Sebanyak 13 ribu pegawai UNRWA memberikan bantuan pada 2,3 juta orang dan dengan kerugian yang sangat besar, dengan lebih dari 100 staf tewas dalam empat bulan terakhir," lanjut Martin.

Martin menambahkan, Irlandia memberikan pendanaan untuk UNRWA sebesar 18 juta Euro pada 2023, dan akan melanjutkan dukungannya di tahun 2024.

Di hari yang sama, Kantor Perwakilan Norwegia untuk Palestina juga mengumumkan pihaknya tidak akan menangguhkan pendanaan untuk UNRWA.

Norwegia mengungkapkan saat ini yang terpenting adalah memberikan dukungan internasional untuk Palestina.

Norwegia menggambarkan situasi di Jalur Gaza sebagai "bencana", dan menyebut UNRWA adalah "organisasi kemanusiaan paling penting" di wilayah kantong yang terkepung.

"Norwegia terus melanjutkan dukungan kami terhadap rakyat Palestina, melalui UNRWA."

"Dukungan internasional terhadap Palestina sangat dibutuhkan saat ini, lebih dari sebelumnya," ujar Kantor Perwakilan Norwegia untuk Palestina di X.

Baca juga: Negara Arab Bocorkan Rencana Israel pada Hizbullah, Bongkar Persiapan Tel Aviv Serang Lebanon

Sementara itu, menurut media Palestina, WAFA, Skotlandia mengonfirmasi pendanaan berkelanjutan mereka untuk UNRWA, Minggu.

Lewat akun X-nya, Perdana Menteri Skotlandia, Hamzah Yousef, mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan atau menarik bantuan yang diberikan kepada UNRWA.

Ia juga menekankan perlunya terus mendukung UNRWA untuk memastikan bahwa bantuan menjangkau penduduk Palestina.

Diketahui, gelombang penangguhan pendanaan untuk UNRWA berlanjut setelah Amerika Serikat (AS) menjadi negara yang menyatakannya pertama kali, Jumat (26/1/2024), tepat setelah penyelidikan diumumkan.

Dilansir AlJazeera, Kanada, Australia, Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia, menyusul AS menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA.

Setelahnya, Prancis lewat Kementerian Luar Negerinya, mengumumkan pihaknya belum merencanakan pembayaran baru untuk mendanai UNRWA pada kuartal pertama tahun 2924.

Meski demikian, Prancis akan memutuskan tindakan selanjutnya saat waktunya tiba.

Terbaru, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan pihaknya juga turut menangguhkan pendanaan untuk UNRWA.

"Jepang telah memutuskan menangguhkan pendanaan tambahan terhadap UNRWA untuk sementara waktu," ungkap Kementerian Luar Negeri Jepang di situs resminya, Minggu,

Diketahui, UNRWA mengalami pemotongan dana setelah beberapa stafnya dituduh Israel terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Buntut tuduhan Israel itu, PBB memberhentikan sembilan dari 12 stafnya dan berjanji untuk meminta pertanggungjawaban karyawannya.

Baca juga: Israel Syok, Operasi Al-Qassam di Al-Maghazi Tewaskan 20 IDF, Netanyahu: Hari Tersulit

Di saat yang bersamaan, PBB mengaku terkejut mengetahui sejumlah negara pendonor menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA.

Menanggapi penangguhan pendanaan untuk organisasi yang dipimpinnya, Ketua UNRWA, Philippe Lazzarini, menilai tindakan itu sangat tidak bertanggung jawab.

Terutama saat ini Gaza berada dalam situasi yang kritis.

“Akan sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah Badan dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian, dan krisis politik di wilayah tersebut,” kata Lazzarini dalam sebuah pernyataan, Sabtu.

Para pejabat PBB dan Palestina telah menyerukan pendanaan berkelanjutan untuk “pekerjaan penting” badan tersebut sejak pengumuman klaim tersebut pada hari Jumat.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)