Netanyahu Desak Knesset Sahkan Undang-undang Al-Jazeera, Larang Berita Asing Beroperasi di Israel

Undang-undang tersebut akan mengizinkan Israel untuk menutup jaringan asing dan menyita peralatan mereka jika dianggap menimbulkan ancaman keamanan.

Knesset Israel Sahkan Undang-undang Tutup Al Jazeera

Knesset Israel mengesahkan undang-undang untuk menutup Al Jazeera. Knesset Israel pada hari Senin telah mengesahkan undang-undang yang mengizinkan penutupan televisi Al Jazeera.

Undang-undang tersebut disahkan dengan perbandingan 71 banding 10 dalam pembacaan kedua dan ketiga di sidang pleno Knesset.

Pembacaan pertama RUU tersebut disahkan pada 12 Februari.

Berdasarkan RUU tersebut, menteri komunikasi akan diberi wewenang untuk menutup jaringan asing yang beroperasi di Israel dan menyita peralatan mereka jika menteri pertahanan mengidentifikasi bahwa siaran mereka menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan negara.

Menyusul pengesahan undang-undang tersebut, Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi bersumpah bahwa saluran Al Jazeera yang didanai Qatar akan ditutup dalam beberapa hari mendatang.

Senin pagi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk segera bertindak untuk menutup Al Jazeera setelah RUU tersebut disahkan di Knesset.

AS menggambarkan pengesahan RUU penutupan Al Jazeera sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan.

"Kami percaya pada kebebasan pers. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Dan Amerika Serikat mendukung pekerjaan penting yang dilakukan jurnalis di seluruh dunia dan termasuk mereka yang meliput konflik di Gaza," Juru Bicara Gedung Putih Kata Karine Jean-Pierre saat konferensi pers.

Al Jazeera memiliki kantor di Israel dan tim koresponden yang bekerja sepanjang tahun, termasuk meliput perang Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Perang di Gaza telah menewaskan hampir 32.850 orang sejak 7 Oktober 2023.

(Sumber: The Cradle, Anadolu Ajansı)