Kabinet Perang Israel Ancam Netanyahu soal Rencana Pascaperang Gaza, Benny Gantz: Kami akan Mundur

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Kabinet Perang Israel mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, jika mereka tidak mengadopsi rencana baru pascaperang di Gaza.

Ancaman ini disampaikan anggota Kabinet Perang Israel, Benny Gantz, Sabtu (18/5/2024).

Tindakan Benny Gantz tersebut meningkatkan perpecahan dalam kepemimpinan Israel, lebih dari tujuh bulan setelah perang di Gaza.

Pasalnya, Israel belum mencapai tujuan yang dinyatakan untuk membubarkan Hamas dan mengembalikan sejumlah sandera yang diculik dalam serangan 7 Oktober 2023.

Adapun Benny Gantz merupakan saingan politik lama PM Israel Benjamin Netanyahu.

Saat ini, Gantz telah menetapkan enam poin rencana yang mencakup kembalinya sandera, mengakhiri kekuasaan Hamas, demiliterisasi Gaza, dan membentuk pemerintahan internasional untuk urusan sipil.

Rencana Gantz itu juga mendukung upaya normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.

Gantz mengatakan, jika rancangan Undang-undang tersebut tidak diadopsi pada 8 Juni 2024, maka ia akan mundur dari pemerintahan Netanyahu.

Kepergiannya akan membuat Netanyahu semakin terikat pada sekutu sayap kanan yang telah mengambil sikap keras dalam perundingan mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera, dan yang percaya bahwa Israel harus menduduki Gaza dan membangun kembali permukiman Yahudi di sana.

“Jika Anda memilih jalur fanatik dan membawa seluruh bangsa ke jurang kehancuran – kami akan terpaksa mundur dari pemerintahan,” ucap Gantz, Sabtu, dilansir Sky News.

Senada dengan Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant juga menyerukan rencana pemerintahan Palestina pascaperang.

Baca juga: 15 Tentara Israel Tewas di Dekat Rafah, Sementara Helikopter Apache Zionis Dirudal di Jabalia 

Ia mengatakan dalam pidatonya bahwa dia tidak akan setuju jika Israel memerintah Gaza sendiri.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) telah menyerukan revitalisasi Otoritas Palestina untuk memerintah Gaza dengan bantuan dari Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya menjelang status negara mereka.

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan diperkirakan akan mendorong rencana tersebut ketika dia mengunjungi Israel pada Minggu (19/5/2024).

Respons Benjamin Netanyahu

Sejauh ini, Netanyahu mengabaikan semuanya.