Serangan Israel ke Rafah Tuai Kecaman Internasional, Netanyahu Ngeyel Tetap Lanjutkan Perang di Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk melanjutkan perang melawan Hamas di Gaza.

Hal ini disampaikan Netanyahu di tengah kecaman internasional atas serangan udara yang menewaskan sejumlah warga Palestina di Rafah pada Minggu (26/5/2024).

Sebanyak 45 orang tewas, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Sementara, ratusan lainnya dirawat karena luka bakar parah, patah tulang, dan luka pecahan peluru.

"Serangan itu adalah kecelakaan tragis," kata Netanyahu, Selasa (28/5/2024), dilansir BBC.

“Saya tidak bermaksud mengakhiri perang sebelum semua tujuan tercapai," lanjut Netanyahu.

Ia menegaskan, sangat penting bagi Israel untuk mengambil “setiap tindakan pencegahan” untuk melindungi warga sipil.

Menurutnya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menggunakan “usaha terbaik mereka untuk tidak merugikan mereka yang tidak terlibat” dalam konflik tersebut.

Kecaman Internasional

Beberapa negara dan organisasi global mengutuk serangan udara Israel terhadap tenda-tenda yang menampung pengungsi di Kota Rafah paling selatan Gaza yang menewaskan 45 warga Palestina, termasuk anak-anak.

Kepresidenan Palestina menuduh Israel dengan sengaja menargetkan warga sipil, dan hal ini memicu kecaman dari seluruh dunia menyusul serangan tersebut.

Baca juga: 6 Komandan Brigade 401 Israel Tewas, Brigade Al-Qassam Minta IDF Mundur jika Tak Mau Bernasib Sama

“Tindakan pembantaian keji yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel merupakan tantangan terhadap semua resolusi legitimasi internasional,” kata kepresidenan Palestina dalam sebuah pernyataan, Senin (27/5/2024), dikutip dari AP News.

Berikut sejumlah negara yang menyampaikan kecaman atas serangan Israel ke Rafah:

1. Qatar

Qatar mengutuk serangan Rafah sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional yang akan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza yang terkepung.

Dikatakan bahwa serangan itu dapat menghambat upaya mediasi untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri.