Tapera: Tabungan Perumahan yang Bikin Galau Kaum Pekerja

"Jadi jangan 3%, misalnya 1,5% atau yang 1% ditanggung oleh pemerintah. Jadi saya lihat negara itu seperti lepas tangan. Saya melihat nanti kaum menengah ini banyak yang menunggak, Mbak. Tidak punya kemampuan bayar atau disebut gagal bayar."

Tapera dinilai rentan rugikan perusahaan dan bisnis

Esther Sri Astuti, Ekonom dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyebut bahwa sebaiknya Tapera tidak bersifat wajib, melainkan opsional.

"Tidak usah wajib. Karena yang pertama, preferensi orang beda-beda ya. Ada orang yang mungkin tidak mau beli rumah dulu, mau kuliah dulu, atau traveling, atau bahkan sudah punya rumah dari warisan," katanya kepada DW Indonesia.

Ia menilai bahwa meski berniat awal baik, implementasi Tapera tidak pas dan berdampak besar ke ekonomi makro akibat banyaknya dana yang akan tersedot. "Artinya pemerintah ini punya duit lebih banyak. Nah manajemen Tapera ini harus bagus, jangan salah misalokasi portfolio investasi."

Kesalahan manajemen portfolio investasi dan anggaran, menurutnya berisiko pada kerugian Tapera, yang nantinya akan ditanggung oleh peserta.

"Jangan sampai nanti Tapera-nya sudah jatuh tempo tidak bisa buat beli rumah. Menurut saya, mendingan mereka dikasih subsidi bunga KPR saja. Kan kalau KPR mereka sudah pasti. Kalau yang mau beli rumah ya ditawarkan, kalau tidak ya jangan dipaksa."

Selain itu, Esther juga menilai ‘pemaksaan' Tapera ini akan merugikan ekosistem perusahaan dan juga bisnis. Dia mengatakan, dengan berbagai potongan dan beban yang harus ditanggung perusahaan, cost doing business akan lebih tinggi. Ia khawatir hal ini akan menyebabkan kenaikan biaya produksi dan penjualan.

"Pada akhirnya karena cost-nya besar maka ada risiko PHK karyawan, jangan sampai seperti itu." (ae)

Melisa Ester Lolindu di Jakarta turut berkontribusi atas laporan ini.