Apa Dampak Pemilu Uni Eropa terhadap Asia Tenggara?

Selain itu, karena partai-partai hijau dan liberal memiliki suara yang lebih lemah, Parlemen Eropa mungkin akan lebih sedikit menekankan pada promosi demokrasi dan hak asasi manusia saat bersidang kembali pada tanggal 16 Juli di Strasbourg, Prancis.

"Hal ini akan menguntungkan bagi rezim-rezim semi-demokratis dan otoriter di Asia Tenggara,” tambah Gerstl.

Apa yang berubah di Komisi Eropa?

Penting untuk diketahui bahwa Parlemen Eropa memberikan suara untuk memilih Komisi Eropa yang baru, yakni sebuah badan eksekutif Uni Eropa yang akan memimpin kebijakan Uni Eropa selama lima tahun ke depan.

Masa jabatan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell akan segera berakhir, dan sejumlah mantan pemimpin pemerintahan negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mengambilalihnya.

Menurut hasil sementara, EPP von der Leyen memenangkan 186 kursi, yakni 10 lebih banyak dari tahun 2019. Terakhir kali, ia dipilih oleh koalisi EPP, Sosialis dan Demokrat kiri-tengah (S&D) dan Renew, yang pada saat itu menguasai hampir 400 kursi secara total.

Namun, S&D kehilangan empat kursi dan Renew kehilangan lebih dari seperlima kursinya. Von der Leyen membutuhkan 361 anggota Parlemen Eropa untuk menyetujuinya menjalani masa jabatan kedua.

Dia bisa memutuskan untuk bersekutu dengan Partai Green-EFA, tetapi Partai EPP telah bertahun-tahun mencemooh fraksi ini sebagai eko-ekstremis, dan kesepakatan semacam itu mungkin memerlukan revisi besar pada Kesepakatan Hijau, kebijakan khas von der Leyen.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Upaya pelestarian lingkungan di Asia Tenggara terkendala perolehan suara

Seiring dengan langkah Uni Eropa untuk memperkuat kemitraan perdagangan di kawasan ini, Asia Tenggara juga semakin bergantung pada pembiayaan UE untuk kebijakan transisi hijau.

Vietnam dan Indonesia telah mendaftar ke dalam skema Just Energy Transition Partnership, sebuah inisiatif yang dipimpin oleh negara-negara G7 yang mencakup Uni Eropa dan beberapa negara Eropa. Skema ini akan menyediakan lebih dari €20 miliar (sekitar Rp330 triliun) dalam bentuk pinjaman lunak dan investasi untuk membiayai upaya-upaya ramah lingkungan di negara-negara Asia Tenggara.

Di bawah kepemimpinan von der Leyen, Komisi Eropa telah mengupayakan Kesepakatan Hijau yang kuat. Ini juga berarti ada peningkatan bantuan keuangan kepada Filipina untuk proyek-proyek ketahanan iklim. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan ramah lingkungan Uni Eropa juga telah membuat Malaysia dan Indonesia berseteru mengenai rencana UE untuk menghentikan impor minyak kelapa sawit.

Jika von der Leyen bersekutu dengan Partai Hijau untuk membuat dirinya terpilih kembali, hal ini dapat mengintensifkan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan inisiatif-inisiatif keuangan hijau di Asia Tenggara. Namun, perolehan suara Partai Hijau-EFA tidak baik dan mereka harus kehilangan kursi di parle,em.

Jika dia atau presiden komisi alternatif mulai menjabat dengan dukungan dari faksi ECR, kebijakan-kebijakan ramah lingkungan kemungkinan besar yang akan menjadi taruhannya. Kemungkiman ini mengarah pada potensi pergeseran hubungan Uni Eropa-Asia Tenggara, terutama dalam hal perdagangan dan kerja sama lingkungan.

pkp/rs