Profil Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan yang Umumkan Darurat Militer, Mantan Jaksa Agung

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membuat pengumuman mengejutkan pada Selasa (3/12/2024) malam waktu setempat.

Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di negara demokrasi Asia itu untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.

Keputusan drastis Yoon Suk Yeol diumumkan dalam siaran TV larut malam, yang menyebutkan "kekuatan anti-negara" dan ancaman dari Korea Utara.

Namun, setelah itu diketahui bahwa hal itu tidak didorong oleh ancaman eksternal, melainkan oleh masalah politiknya sendiri.

Dalam pidatonya pada Selasa malam, Yoon Suk Yeol menceritakan upaya oposisi politik untuk melemahkan pemerintahannya.

Sementara itu, politisi Korea Selatan langsung menyebut deklarasi Yoon Suk Yeol itu ilegal dan inkonstitusional.

Pemimpin partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, juga menyebut tindakan Yoon Suk Yeol sebagai "langkah yang salah".

Lantas, seperti apa profil Yoon Suk Yeol?

Profil Yoon Suk Yeol

Yoon Suk Yeol lahir di Seoul, Korea Selatan, pada 18 Desember 1960.

Yoon Suk Yeol menempuh pendidikan di Universitas Nasional Seoul, tempat ia meraih gelar Sarjana dan Magister Hukum.

Baca juga: Oposisi Korea Selatan Menuntut agar Presiden Yoon Suk-yeol Diadili, Dituduh Lakukan Pemberontakan

Dilansir laman resmi kantor Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol memulai kariernya sebagai jaksa pada tahun 1994.

Ia menjabat sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul dan diangkat sebagai Jaksa Agung pada tahun 2019.

Yoon Suk Yeol dikenal sebagai seorang jaksa yang hanya berpedoman pada hukum dan prinsip.

Ia sebelumnya melakukan investigasi korupsi terhadap tokoh-tokoh penting pemerintahan.

Karier Politik

Yoon Suk Yeol terjun ke dunia politik dengan tujuan menjadikan Republik Korea sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan kreativitas.

Didorong oleh aspirasi rakyat untuk pemulihan keadilan dan supremasi hukum, Yoon Suk Yeol terpilih sebagai Presiden pada Maret 2022.

Yoon Suk Yeol dilantik sebagai Presiden Korea Selatan ke-20 pada 10 Mei 2022.

Dikutip dari Britannica, Yoon memenangkan pemilihan presiden dengan margin tersempit dalam sejarah Korea Selatan, memperoleh 48,56 persen suara dan Lee 47,83 persen.

Sebagai presiden, kebijakan luar negeri Yoon didominasi oleh sikap garis keras terhadap Korea Utara.

Ia menghukum setiap ancaman dengan sanksi sambil memperkuat hubungan dengan Jepang dan Amerika Serikat.

Di dalam negeri, Yoon mengalami kesulitan untuk meloloskan undang-undang, karena Majelis Nasional muncul dari pemilihan 2022 dengan mayoritas DPK.

Selain itu, sejumlah usulan pemerintahannya terbukti sangat tidak populer sehingga ditinggalkan lebih awal, seperti reformasi sekolah yang akan menyekolahkan anak-anak di taman kanak-kanak pada usia lima tahun, bukan enam tahun, dan peningkatan jam kerja standar dari 52 menjadi 69 jam.

Baca juga: Situasi Darurat Militer Korea Selatan: Tank di Jalanan Seoul, Unjuk Rasa di Gedung Majelis Nasional

Tuduhan Penyalahgunaan Pengaruh

Sejak menjabat pada Mei 2022, Yoon Suk Yeol menghadapi tantangan yang semakin besar, termasuk menurunnya tingkat penerimaan dan kesulitan memajukan kebijakannya di parlemen yang didominasi oleh kekuatan oposisi.

Pihak oposisi juga menuduh pemerintahannya menekan penyelidikan independen terhadap skandal yang melibatkan istri dan pejabat seniornya.

Dilansir The Economic Times, Yoon Suk Yeol membantah tuduhan penyalahgunaan pengaruh yang melibatkan dirinya dan istrinya, Kim Keon Hee, yang semakin mengikis dukungannya.

Skandal tersebut berpusat pada klaim bahwa Yoon dan Kim secara tidak benar memengaruhi pemilihan kandidat Partai Kekuatan Rakyat untuk pemilihan sela parlemen tahun 2022, yang diduga atas perintah perantara pemilu Myung Tae-kyun.

Rekaman yang bocor menunjukkan bahwa Myung membanggakan pengaruhnya terhadap pasangan presiden dan anggota senior partai.

Namun, Yoon Suk Yeol menepis tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah ikut campur dalam proses pencalonan.

Meski begitu, tanggapannya dikritik sebagai arogan oleh pihak oposisi, yang menyebabkan tingkat persetujuannya turun di bawah 20 persen.

Darurat Militer di Korea Selatan

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan, partai-partai oposisi telah menyandera proses parlemen pada Selasa (3/12/2024) malam.

Yoon Suk Yeol bertekad untuk membasmi "kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu".

Ia mengaku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban konstitusional.

Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung parlemen, beberapa dari mereka berteriak agar darurat militer dicabut.

Pasukan militer juga terlihat berusaha memasuki parlemen pada hari Rabu.

Baca juga: Apa Itu Darurat Militer yang Terjadi di Korea Selatan? Mengapa Bisa Terjadi?

Rekaman televisi langsung menunjukkan pasukan yang tampaknya ditugaskan untuk memberlakukan darurat militer berusaha memasuki gedung majelis.

Para pembantu parlemen juga terlihat mencoba memukul mundur tentara tersebut dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.

Militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, sebaliknya berfokus pada lawan politik dalam negerinya.

Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.

Pengumuman Yoon muncul saat partainya dan oposisi bertengkar mengenai anggaran.

"Untuk menjaga Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat, dengan ini saya menyatakan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, seperti diberitakan CNA.

Presiden tidak memberikan rincian ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir.

"Tanpa memperhatikan penghidupan rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan hanya demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan," tambah Yoon.

"Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif serta menggulingkan tatanan demokrasi liberal kita," jelasnya.

Baca juga: Mengapa Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer yang Hanya Berlangsung 6 Jam?

Terbaru, Yoon Suk Yeol mengumumkan mencabut darurat militer, beberapa jam setelah Korea Selatan memberlakukannya.

Keputusan pencabutan darurat militer terjadi setelah 190 anggota parlemen yang hadir di ruang sidang Majelis Nasional di Seoul dengan suara bulat, memblokir langkah tersebut.

"Setelah tuntutan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, pasukan darurat militer telah ditarik."

"Saya akan menerima tuntutan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet," kata Yoon Suk Yeol, Rabu, dilansir BBC.

Diketahui, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, meloloskan mosi pada Rabu pagi yang mengharuskan darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dicabut.

Ketua parlemen mengatakan pernyataan darurat militer oleh Yoon tidak sah.

(Tribunnews.com/Nuryanti)