Krisis Korea
Setelah Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Seoul Pastikan Demokrasi dan Ekonomi Korsel Tetap Terjaga
Setelah Presiden Yoon Suk Yeol Dimakzulkan oleh MK pada Jumat (4/4/2025), Seoul Pastikan Demokrasi dan Ekonomi Korea Selatan Tetap Terjaga.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Tiara Shelavie
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Jumat (4/4/2025).
Seoul menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional dan kelangsungan demokrasi menyusul pemakzulan Yoon.
Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam kapasitasnya sebagai Juru Bicara Pemerintah Republik Korea, Yu In Chon.
Dalam surat terbuka kepada media internasional dan koresponden asing di Seoul, Yu menegaskan semua fungsi negara tetap berjalan normal sesuai konstitusi dan hukum Korea.
“Bahkan saat presiden tidak menjabat, pemerintah Korea tetap menjalankan tugasnya,” tulis Yu.
“Kami berupaya keras untuk melindungi kepercayaan warga negara kami dan masyarakat internasional.”
Fokus ke Keamanan dan Ketertiban
Yu menyampaikan pemerintah memperkuat postur keamanan nasional guna mencegah gangguan pertahanan.
Langkah-langkah keamanan dan ketertiban umum juga ditingkatkan untuk melindungi kehidupan sehari-hari warga.
Pemerintah meninjau sistem tanggap bencana dan memastikan tidak ada kekosongan kendali negara selama masa transisi kepemimpinan.
Ekonomi Dipantau Ketat
Baca juga: Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Kehilangan Uang Pensiun dan Hak Dimakamkan di Pemakaman Nasional
Selain menjamin stabilitas politik, pemerintah Korea Selatan juga fokus menjaga kestabilan ekonomi nasional.
“Pemerintah memantau pasar keuangan secara ketat dan akan segera merespons isu-isu perdagangan serta diplomatik yang tertunda,” lanjut Yu.
Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kebijakan penuh untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha dan mempertahankan jalur pertumbuhan ekonomi.
Pemilu Presiden Siap Digelar
Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Korea Selatan akan menggelar pemilihan presiden baru dalam 60 hari.
Yu menegaskan pemerintah akan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan tertib dan lancar.
“Kami akan berupaya maksimal agar pemerintahan berikutnya dapat berjalan sesuai rencana, tanpa gangguan terhadap urusan negara.”
![[FULL] Kursi Menpolkam Budi Gunawan yang Belum Diisi Presiden saat Reshuffle, Pakar: Ada Prof Mahfud](https://img.youtube.com/vi/1heRJr2NdnY/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.