Tiga skenario masa depan Suriah setelah Assad tumbang

Berakhirnya pemerintahan brutal keluarga Assad selama puluhan tahun di Suriah, menyusul operasi militer pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), telah menimbulkan pertanyaan soal masa depan negara tersebut.

Pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, telah berjanji untuk menyatukan Suriah, tetapi masih belum pasti apakah ia dapat mencapai tujuan ini.

Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, menekankan perlunya kerja sama di antara semua kelompok di Suriah.

"Secara umum, kami telah melihat pernyataan yang meyakinkan dari HTS dan kelompok bersenjata lainnya," kata Pedersen, walau dirinya mengaku mencatat ada masalah "mengenai hukum dan ketertiban" di Suriah.

Mengingat situasi yang berubah dengan cepat, sulit untuk memprediksi masa depan Suriah.

Namun, para ahli yang diwawancarai oleh BBC menguraikan tiga skenario terkait masa depan Suriah.

1. Suriah yang bersatu

Dalam skenario terbaik, HTS akan bekerja sama dengan entitas-entitas politik sipil lainnya guna memerintah Suriah secara bertanggung jawab.

Suriah bisa menempuh rekonsiliasi nasional pascaperang sehingga terhindar dari siklus balas dendam dan penjarahan seperti yang terlihat di negara-negara tetangga.

Sejauh ini, Jolani telah menyerukan persatuan dan rasa saling menghormati di antara berbagai kelompok di Suriah.

Namun, banyak kelompok di Suriah memiliki agenda berbeda.

"Pada kenyataannya, saat ini Suriah berada dalam posisi yang tidak diketahui. HTS telah menempatkan diri mereka untuk membuka transisi damai di Suriah, tetapi situasinya sangat tidak stabil," kata Christopher Phillips, seorang profesor hubungan internasional dan pakar Timur Tengah di Universitas Queen Mary, Inggris.

Di bagian selatan Suriah, terdapat suku-suku yang tidak mengakui otoritas keluarga Assad dan kecil kemungkinan mereka tunduk pada pemerintahan baru di Damaskus.

Di bagian timur, masih ada sisa-sisa kelompok ISIS yang terus menimbulkan ancaman dan memicu serangan udara AS.

Di bagian timur laut Suriah, kelompok-kelompok pimpinan suku Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat menguasai sebagian wilayah tersebut.