Utusan PBB Peringatkan Pemerintah Baru Suriah agar Tidak Melakukan Kekerasan Balasan

Utusan PBB Peringatkan Pemerintah Baru Suriah agar Tidak Melakukan Kekerasan Balasan

TRIBUNNEWS.COM- Utusan PBB memperingatkan pemerintah baru Suriah agar tidak melakukan kekerasan balasan

Meskipun ada jaminan dari pemimpin baru Suriah, anggota komunitas Alawite khawatir akan adanya tindakan balasan yang ditargetkan.

Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah pada hari Rabu mendesak pimpinan baru negara itu untuk mencegah siklus balas dendam dan hukuman menyusul penggulingan rezim Bashar al-Assad.

Berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB, Geir Pedersen menyatakan keprihatinannya atas laporan kekerasan di bawah otoritas transisi Suriah, dengan mengutip laporan tentang "orang-orang yang terbunuh dalam baku tembak" dan "penganiayaan serius di tahanan." 

Ia juga menyoroti laporan tentang "penculikan, penjarahan, perampasan properti, dan pengusiran paksa keluarga-keluarga dari perumahan umum."

Al-Assad digulingkan pada bulan Desember oleh faksi yang dipimpin oleh Hay'at Tahrir al-Sham, dengan pemimpinnya, Ahmad al-Sharaa, sekarang menjabat sebagai presiden sementara Suriah.

Pedersen mencatat bahwa pihak berwenang telah meyakinkannya bahwa "tidak ada kebijakan balas dendam atau pembalasan" dan bahwa ratusan tahanan telah dibebaskan. 

Namun, ia memperingatkan bahwa masih ada "kurangnya kejelasan" mengenai proses hukum bagi mereka yang masih ditahan.

Utusan tersebut menekankan bahwa merupakan "tanggung jawab otoritas sementara" untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan membangun "kerangka keadilan transisi yang komprehensif."

Meskipun ada jaminan dari pemimpin baru Suriah, anggota komunitas Alawite al-Assad khawatir akan adanya pembalasan yang ditargetkan. 

Sejak al-Assad digulingkan, kekerasan terhadap Alawite telah meningkat, dengan lembaga pengawas terkemuka melaporkan lebih dari 160 pembunuhan.

Pedersen, yang baru-baru ini mengunjungi Suriah, juga mencatat meningkatnya kekhawatiran di kalangan penduduk tentang "praktik diskriminatif terhadap perempuan" dan "meningkatnya tekanan sosial" untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma tertentu.

Pejabat PBB menyambut baik "keputusan dan sinyal terkini" dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait potensi pelonggaran sanksi terhadap Suriah. 

Namun, ia menekankan bahwa "transisi yang kredibel akan sangat penting untuk melanjutkan dan memperluas langkah sanksi yang positif dan berani."

"Wajah Suriah sangat beragam dan besar, termasuk konflik yang sedang berlangsung, lanskap keamanan yang terfragmentasi, ekonomi yang terpukul, dan populasi yang bangkit dari perang selama empat belas tahun dalam situasi yang penuh harapan tetapi juga perpecahan," Pedersen menyimpulkan.

SUMBER: AL MAYADEEN