Pemilu Jerman 2025: Kandidat Kanselir Adu Argumen soal Ekonomi dan Migran

Empat kandidat utama kanselir Jerman berdebat secara langsung di televisi, pada Minggu (16/02), sepekan sebelum pemungutan suara dalam pemilu dini Jerman mendatang. Ini adalah pertama kalinya empat kandidat tampil dalam satu panggung debat.

Saat ini, partai konservatif CDU yang dipimpin Friedrich Merz memimpin dalam jajak pendapat dan meraih sekitar 30% suara, sementara partai sayap kanan ekstrem AfD yang dipimpin Alice Weidel mendapatkan sekitar 20% suara.

Kanselir petahana Olaf Scholz dari Partai SPD yang berhaluan tengah-kiri saat ini berada di posisi ketiga dengan prolehan suara sebanyak 15%, sementara mitra koalisinya, Partai Hijau yang dipimpin Wakil Kanselir Robert Habeck, menempati posisi keempat dengan 13% suara.

Selama debat, para kandidat membahas rencana mereka terkait perekonomian Jerman dan migrasi ilegal.

Scholz: Proposal anggaran AfD itu "omong kosong”

Alice Weidel diberikan kesempatan untuk menjelaskan proposal AfD dalam meningkatkan pendapatan negara dan menegaskan kembali komitmen "pembatasan utang".

"Pada dasarnya, sebuah negara tidak boleh menghabiskan lebih banyak uang daripada yang diperolehnya," ujar Weidel. "Itulah tujuan dari pembatasan utang, untuk mencegah negara terjerumus ke dalam utang. Dan itulah yang saya dan Partai AfD perjuangkan," katanya.

Weidel mengatakan, Partai AfD berencana melakukan penghematan dengan memangkas biaya "perlawanan terhadap perubahan iklim", dengan menunjuk langsung ke Habeck dari Partai Hijau, serta "tunjangan bagi migran asing."

"Jika pengeluaran tersebut dikurangi, anggaran federal akan memiliki lebih banyak ruang untuk beroperasi. Deindustrialisasi negara ini sudah berjalan, dan saya belum mendengar satu pun usulan untuk mengatasinya. Anda sudah mendengar usulan saya," katanya.

Namun, Scholz menepis rencana itu sebagai ide yang tidak matang dan mengatakan, "Tidak, kami belum mendengar apa pun. Yang didengar oleh pemirsa hanyalah omong kosong."

Dengan kondisi anggaran federal yang semakin terbatas, debat pun beralih ke usulan kebijakan perpajakan dari masing-masing kandidat.

Scholz mengatakan selama menjabat sebagai Kanselir Jerman, ia menerima gaji kotor lebih dari €300.000 (sekitar Rp5 miliar) dan dengan gaji itu, "ia seharusnya mampu membayar lebih banyak pajak. Mereka yang berpenghasilan jutaan (euro) harus membayar lebih banyak lagi, terutama di saat-saat ketika keuangan negara sedang sulit."

Habeck dari Partai Hijau menyoroti masalah "keadilan pajak" di Jerman ini dengan mengatakan, para miliarder semakin kaya, tetapi kekayaan tersebut tidak mengalir ke masyarakat luas.

Terkait ekspor, Habeck menambahkan bahwa Jerman sebelumnya merupakan negara eksportir utama, tetapi pasar yang menyusut semakin diperburuk oleh tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump.

Ia sepakat dengan Merz bahwa Jerman membutuhkan "lebih sedikit birokrasi" serta lebih banyak investasi dalam "infrastruktur, kereta api, jembatan, dan digitalisasi."

Habeck juga mengatakan, "migrasi legal akan menjadi faktor penting untuk hal tersebut."

Cek fakta DW: Apakah Jerman mengurangi migrasi ilegal sebanyak 100.000 orang?