Lengkap Isi Kecaman Iran ke AS di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB

TRIBUNNEWS.COM - Duta Besar Iran untuk PBB mengecam keras rencana Amerika Serikat (AS) untuk menggusur dan mencabut paksa warga Gaza.

Ia menggambarkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan serangan berat terhadap hak asasi manusia yang fundamental.

Berbicara pada debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang “Mempraktikkan Multilateralisme, Mereformasi dan Meningkatkan Tata Kelola Global”, yang diadakan di New York pada Selasa (19/2/2025), Amir Saeed Iravani mengatakan Jalur Gaza adalah tanah sah rakyat Palestina.

Berikut ini adalah teks lengkap pernyataannya dikutip dari MEHR:

Tuan Presiden,

Kami menghargai Tiongkok karena menyelenggarakan debat terbuka tingkat tinggi yang penting dan tepat waktu ini. Kami juga berterima kasih kepada Menteri Wang Yi dan Sekretaris Jenderal atas wawasan berharga mereka dan karena menegaskan kembali peran penting multilateralisme.

Tuan Presiden,

Multilateralisme sangat penting untuk mengatasi tantangan global, yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum internasional, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, kepercayaan terhadap lembaga multilateral menurun karena hukum internasional yang selektif, pemaksaan sepihak, dan pelanggaran kesetaraan kedaulatan.

Dalam konteks ini, saya ingin menyoroti poin-poin berikut:

1. Mekanisme multilateral kehilangan kredibilitasnya jika dimanipulasi untuk kepentingan politik. Penegakan norma internasional secara selektif, penerapan sanksi sepihak, dan pemaksaan ekonomi melemahkan prinsip-prinsip inti multilateralisme. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Baratnya, yang menegakkan tindakan pemaksaan sepihak yang melanggar hukum, harus bertanggung jawab atas penderitaan, kematian, dan kehancuran yang ditimbulkannya terhadap negara-negara yang menjadi sasaran, termasuk rakyat saya sendiri yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

2. Dewan Keamanan harus menegakkan mandatnya untuk menyelesaikan konflik melalui kerja sama multilateral. Akan tetapi, strukturnya saat ini gagal mencerminkan pergeseran kekuatan global dan aspirasi sah dari negara-negara berkembang. Untuk memulihkan kredibilitasnya, Dewan harus menjadi lebih representatif, demokratis, dan akuntabel. Badan yang benar-benar inklusif dengan representasi regional yang adil akan meningkatkan legitimasi dan efektivitasnya. Sayangnya, beberapa anggota tetap telah berulang kali mengeksploitasi Dewan untuk memajukan kepentingan politiknya sendiri. Contoh mencolok adalah penggunaan hak veto Amerika Serikat yang terus-menerus untuk melindungi Israel dari akuntabilitas atas pelanggaran sistematisnya terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, khususnya kejahatan genosida terhadap rakyat Palestina dan tindakan agresi terhadap negara-negara lain di kawasan tersebut. Gaza adalah tanah sah rakyat Palestina dan Iran mengutuk keras rencana kolonial AS untuk secara paksa menggusur dan mencabut warga Palestina dari tanah mereka sendiri, pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan serangan berat terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

Baca juga: Sakit Hati, Warga Gaza Anggap Hamas Abaikan Pengorbanan Karena Beri Hadiah Emas ke Sandera Israel

3. Sistem keuangan global, yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang sudah ketinggalan zaman, harus direstrukturisasi untuk memastikan partisipasi yang adil bagi negara-negara berkembang. Marginalisasi mereka memperdalam kesenjangan dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Tuan Presiden,

Kita menghadapi pilihan yang kritis: membiarkan perpecahan dan unilateralisme mendikte urusan global, atau menegaskan kembali komitmen kita terhadap tatanan internasional yang adil, setara, dan berdasarkan aturan yang dijunjung tinggi oleh sistem PBB. Untuk melakukannya, kita harus mengambil tindakan tegas:

Pertama , tata kelola global harus dibangun atas dasar negosiasi yang terbuka, adil, dan transparan, yang memastikan perselisihan diselesaikan melalui diplomasi, bukan paksaan.