Trump Berniat Beri Cuti ke Semua Pekerja USAID, Sambil Memproses PHK Ribuan Staf

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang memproses pemecatan dan pemberian cuti administratif kepada hampir seluruh pegawai Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Pada pemberitahuan yang diterbitkan di situs webnya, USAID menyatakan hampir semua karyawan, kecuali personel penting yang bertanggung jawab atas fungsi utama dan program tertentu, akan diberi cuti administratif yang dimulai pada pukul 23:59 EST pada Minggu (23/2/2025).

Sekitar 1.600 staf USAID yang berbasis di AS akan diberhentikan, dikutip dari Al Jazeera.

Selanjutnya, instruksi lebih lanjut mengenai hak dan manfaat akan diberitahukan pada Minggu (23/2/2025).

Personel penting yang tetap bekerja, seperti yang bertanggung jawab atas kepemimpinan inti dan fungsi-fungsi kritis lainnya, akan diberitahukan lebih lanjut oleh pimpinan agensi pada hari yang sama.

Langkah ini, mengikuti keputusan hakim AS yang memberi izin bagi pemerintah Trump untuk melanjutkan rencananya memanggil kembali staf USAID yang bertugas di luar negeri dalam waktu 30 hari.

Pemerintah juga berencana menyediakan program perjalanan pulang bagi staf di luar negeri yang ingin kembali ke Amerika Serikat, dengan biaya ditanggung oleh USAID.

Sebelum pelantikan Trump, lebih dari 10.000 orang bekerja di USAID, NPR melaporkan.

USAID didirikan pada 1961 oleh Presiden John F Kennedy.

Selama ini, USAID berperan sebagai penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia.

Sebagai respons terhadap langkah ini, beberapa pihak, termasuk mantan pejabat USAID, menyatakan keprihatinan mereka.

Baca juga: Trump Rilis Putusan Kontroversial, Pecat Irjen USAID Gara-gara Kritik Kebijakan Gedung Putih

Mereka menilai, pembubaran lembaga ini dapat merugikan jutaan orang yang membutuhkan bantuan serta melemahkan kekuatan diplomatik AS di dunia internasional.

Langkah Trump, yang diiringi penurunan jumlah pegawai USAID merupakan bagian dari upaya efisiensi pemerintah.

Elon Musk, yang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah, menggambarkan USAID sebagai lembaga yang penuh dengan pemborosan dan agenda ideologi yang tidak sesuai dengan misi awalnya.

Serikat pekerja yang mewakili karyawan USAID menggugat pemerintah terkait pembubaran ini.