SDF Resmi Gabung Pemerintah Suriah, Ahmed Al-Sharaa dan Mazloum Abdi Sahkan Perjanjian

TRIBUNNEWS.COM - Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menandatangani perjanjian integrasi kelompoknya ke dalam bagian pemerintah Suriah di bawah pemerintahan Presiden sementara Suriah, Ahmed Al-Sharaa.

SDF yang dipimpin Kurdi dan didukung AS, yang menguasai sebagian besar wilayah timur laut Suriah yang kaya minyak, menandatangani kesepakatan tersebut pada hari Senin (10/3/2025).

Kesepakatan tersebut, yang mencakup penghentian total permusuhan, ditandatangani oleh Presiden sementara Suriah Ahmed al-Sharaa dan komandan SDF, Mazloum Abdi.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, semua lembaga sipil dan militer di Suriah timur laut akan diintegrasikan ke dalam negara, yang dengan demikian akan mengambil alih kendali atas perbatasan, bandara, serta ladang minyak dan gas.

SDF juga mendukung pemerintah dalam memerangi sisa-sisa rezim presiden terguling Bashar al-Assad, dan segala ancaman terhadap keamanan dan persatuan Suriah.

Sejak Bashar al-Assad digulingkan oleh pasukan Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang dipimpin Ahmed Al-Sharaa pada bulan Desember, kelompok bersenjata lainnya bentrok dengan SDF.

SDF dipelopori oleh milisi YPG, kelompok yang dianggap oleh Turki sebagai perpanjangan tangan militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah memerangi negara Turki selama 40 tahun.

Turki menganggap PKK, YPG, dan SDF sebagai kelompok teroris, dan pemerintahan baru Suriah di bawah Ahmed Al-Sharaa telah menekan SDF untuk bergabung dengan pasukan keamanan negara yang baru dibentuk.

Mazloum Abdi sebelumnya menyatakan kesediaannya agar SDF menjadi bagian dari kementerian pertahanan yang baru, tetapi mengatakan mereka harus bergabung sebagai satu blok daripada individu, sebuah gagasan yang ditolak oleh pemerintahan baru.

Berdasarkan pertemuan antara Presiden sementara Suriah Ahmad al-Sharaa dan Mazloum Abdi, disepakati hal-hal berikut:

1. Menjamin hak semua warga Suriah atas perwakilan dan partisipasi dalam proses politik dan semua lembaga negara, berdasarkan kompetensi tanpa memandang latar belakang agama dan etnis mereka.
2. Mengakui komunitas Kurdi sebagai bagian integral dari negara Suriah, dengan negara Suriah menjamin hak mereka atas kewarganegaraan dan semua hak konstitusional.
3. Menetapkan gencatan senjata di seluruh wilayah Suriah.
4. Mengintegrasikan semua lembaga sipil dan militer di Suriah timur laut ke dalam administrasi negara Suriah, termasuk penyeberangan perbatasan, bandara, dan ladang minyak dan gas.
5. Memastikan kembalinya semua warga Suriah yang mengungsi ke kota dan desa mereka dan menjamin perlindungan mereka oleh negara Suriah.
6. Mendukung negara Suriah dalam upaya memerangi sisa-sisa rezim Assad dan semua ancaman terhadap keamanan dan persatuannya.
7. Menolak seruan untuk memecah belah, ujaran kebencian, dan upaya untuk menebar perpecahan di antara semua komponen masyarakat Suriah.
8. Komite eksekutif harus bekerja dan berupaya untuk melaksanakan perjanjian tersebut paling lambat akhir tahun berjalan.

Baca juga: Militer Suriah Umumkan Berakhirnya Operasi terhadap Loyalis Bashar al-Assad

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)