Bisakah Afrika Selatan Tengahi Perdamaian Rusia dan Ukraina?

TRIBUNNEWS.COM - Kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Afrika Selatan dan bertemu dengan Presiden Cyril Ramaphosa di Pretoria, meningkatkan tensi politik.

Oposisi pro-Rusia di Afrika Selatan berdemo mengecam kunjungan Zelensky ke Afsel.

Aksi protes berlangsung dengan spanduk yang bertuliskan, “Malu pada Anda, Ramaphosa dan Zelensky.”

Zelensky pun mempersingkat kunjungannya.

Sejak dimulainya perang pada Februari 2022, Ukraina telah menerima dukungan militer dari Eropa dan Amerika Serikat dalam menanggapi serangan Moskow.

Pemerintah Afrika Selatan tetap netral dalam konflik ini, mendorong dialog antara kedua belah pihak.

Mengutip laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, lebih dari 12.000 warga sipil tewas di Ukraina sejak perang dimulai.

Partai uMkhonto weSizwe (MK), yang dipimpin oleh mantan Presiden Jacob Zuma, menyatakan dukungannya terhadap Rusia, bahkan menyalahkan Ukraina atas krisis ini.

Floyd Shivambu, Sekjen MK, menyebut Zelensky sebagai "boneka NATO" dan menganggapnya sebagai pemicu konflik.

Afrika Selatan, sebagai sekutu lama Rusia sejak era Uni Soviet mendukung gerakan anti-apartheid, tidak mengutuk Rusia dan telah memilih untuk abstain dalam voting resolusi PBB yang melibatkan sanksi terhadap Rusia.

Di tengah situasi ini, Ramaphosa mengadakan pembicaraan dengan Putin, di mana keduanya sepakat untuk mencari solusi damai.

Baca juga: Trump Tegur Putin Buntut Serangan Mematikan di Ukraina: Berhenti! 5.000 Tentara Tewas Setiap Minggu

Dalam percakapan dengan Trump beberapa jam sebelum pertemuan dengan Zelensky, keduanya sepakat bahwa perang harus dihentikan.

Zelensky menyatakan Ukraina terbuka untuk gencatan senjata tanpa syarat.

Dia menekankan tekanan harus diberikan kepada Moskow untuk menghentikan serangannya.

Ia juga menyebutkan negara-negara NATO harus menjadi penjamin perdamaian.