Penuh Kontroversi, Ini Rangkuman 100 Hari Pertama Trump Kembali Pimpin AS

TRIBUNNEWS.COM - Seratus hari pertama pemerintahan Donald Trump di masa jabatan keduanya kembali ke Gedung Putih menjadi periode yang penuh dengan kontroversi. 

Bagi para pendukungnya, ini adalah awal dari pembongkaran kebijakan lama dan penerapan perubahan besar yang berani.

Namun, bagi pengkritiknya, langkah-langkah yang diambil Trump mencerminkan otoritarianisme yang menentang prinsip-prinsip dasar Konsitusi dan berisiko memperburuk ketegangan ekonomi serta memicu resesi.

Beberapa tindakan kontroversi Trump selama 100 hari pemerintahannya adalah kebijakan perdagangan yang mempengaruhi ekonomi global hingga langkah-langkah dalam pengurangan tenaga kerja pemerintah dan kebijakan imigrasi.

Berikut ini adalah rangkuman tindakan-tindakan besar yang mewarnai 100 hari pertama Trump yang dikutip dari AP News:

1. Adanya 140 Perintah Eksekutif Baru

Dalam seratus hari pertama, Trump telah menandatangani hampir 140 perintah eksekutif.

Jumlah ini hampir menyamai jumlah yang dilakukan oleh pendahulunya, presiden Joe Biden, selama 4 tahun masa jabatannya.

Jumlah ini mencatatkan kecepatan yang luar biasa dibandingkan presiden sebelumnya,

Bahkan mengingatkan pada masa kepresidenan Franklin Delano Roosevelt yang menghadapi depresi besar.

Tanpa meminta persetujuan Kongres, Trump menggunakan perintah eksekutif untuk mengenakan tarif impor baru dan memfasilitasi pemangkasan tenaga kerja federal.

2. Tarif Bea Masuk 145 Persen terhadap China

Baca juga: Di Tengah Kritik, Trump Sebut 100 Hari Pemerintahannya Paling Sukses dalam Sejarah AS

Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah agenda tarif Trump terhadap mitra dagang utama, khususnya China.

Tarif 145 persen yang dikenakan pada barang-barang asal China mengarah pada perang dagang yang meresahkan perekonomian global.

Meskipun ada pengecualian untuk barang elektronik, dampaknya sangat terasa bagi pasar keuangan dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi.

Sementara itu, China membalas dengan mengenakan tarif pada produk-produk AS.

Meskipun terdapat potensi pendapatan dari tarif ini, khawatirnya perang dagang akan menyebabkan inflasi tinggi dan memicu resesi.

Ini membuat banyak pihak meragukan keberlanjutan kebijakan ini.

3. Klaim atas Wilayah Krimea

Dalam pertemuan-pertemuan internasional, Trump sempat menyatakan bahwa Ukraina sebaiknya mengakui otoritas Rusia atas wilayah Krimea yang telah dicaplok sejak 2014. 

Pernyataan ini mendapatkan kecaman keras, baik dari pemerintah Ukraina maupun sekutu-sekutu Eropa AS. 

Meskipun Trump berpendapat bahwa pernyataan tersebut realistis, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa Krimea adalah bagian dari Ukraina dan tidak dapat dipertaruhkan.

"Tidak ada yang perlu dibicarakan, itu tanah kami, tanah rakyat Ukraina," kata Zelensky.

4. Krisis di Gaza dan Rencana Pemindahan Warga Palestina

Trump juga ingin mengklaim keberhasilan dalam gencatan senjata yang dimulai pada perang Israel-Hamas.

Namun kenyataannya lebih dari 2.000 warga Palestina telah tewas setelah gencatan senjata sementara berakhir.

Dalam hal ini, Trump mengusulkan untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza dan menjadikan wilaya tersebut sebagai sebuah resor mewah yang ia sebut sebagai 'Riviera Timur Tengah'.

Tindakan ini mendapat kecaman luas dari masyarakat Internasional.

5. PHK Massal

Di bawah arahan Elon Musk, penasihat pemerintahannya, Trump memimpin pemangkasan besar terhadap jumlah pegawai federal.

Diperkirakan lebih dari 280.000 pekerja hilang.

Termasuk lebih dari 60.000 pemecatan langsung dan 75.000 lainnya yang menerima tawaran pengunduran diri.

Kebijakan ini menimbulkan kritik tajam karena dapat memperburuk pelayanan publik dan mengurangi efektivitas administrasi negara.

6. Deportasi Lebih dari 139.000 Orang

Salah satu kebijakan utama pemerintahan Trump adalah penegakan keras terhadap imigrasi ilegal.

Pada 100 hari pertama, lebih dari 139.000 orang yang berada di AS tanpa izin resmi telah dideportasi.

Sementara itu, kebijakan ini juga menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah penyeberangan ilegal di perbatasan AS-Meksiko.

Namun kebijakan deportasi ini mendapat kritik karena banyak migran yang diusir meski tidak terlibat dalam tindak kriminal, yang menimbulkan kontroversi terkait hak asasi manusia dan proses hukum yang adil.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Donald Trump Pimpin Amerika Serikat