Donald Trump Larang Universitas Harvard AS Terima Mahasiswa Asing, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing.

Keputusan tersebut sontak mengancam status pendidikan sekitar 6.800 mahasiswa internasional di Harvard.

Para mahasiswa yang terdampak kini dituntut untuk memilih antara pindah ke universitas lain atau meninggalkan Amerika Serikat.

Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran serius akan masa depan ribuan mahasiswa internasional Harvard, mengingat lebih dari seperempat total mahasiswa di kampus tersebut merupakan mahasiswa internasional.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika (DHS) AS mengatakan bahwa lingkungan kampus Harvard tidak aman, dengan alasan bahwa kampus mengizinkan "penghasut anti-Amerika dan pro-teroris" untuk menyerang mahasiswa Yahudi di kampus.

DHS juga mengklaim kalau Harvard bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok, bahkan baru-baru ini universitas tersebut menjadi tuan rumah dan memberikan pelatihan kepada anggota kelompok paramiliter Tiongkok.

“Ini berarti Harvard tidak dapat lagi menerima mahasiswa asing, dan mahasiswa asing yang ada harus pindah atau (mereka harus) kehilangan status hukum," demikian pernyataan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat, seperti dikutip dari AP News pada Jumat (23/5/2025).

Menanggapi kebijakan Trump, pihak Harvard menyebut tindakan dari pemerintah telah melanggar hukum dan menyatakan kalau mereka sedang berupaya memberikan bimbingan bagi para mahasiswa.

“Tindakan pembalasan ini mengancam bahaya serius bagi komunitas Harvard dan negara kita, serta merusak misi akademik dan penelitian Harvard,” kata pihak universitas dalam sebuah pernyataan.

Latar Belakang Konflik

Perseteruan pemerintahan Trump dan Harvard memanas setelah universitas tertua dan terkaya di AS ini secara terang-terangan menolak tuntutan Gedung Putih yang meminta adanya reformasi sekolah-sekolah elite, termasuk Harvard, yang Trump kritik sebagai sarang liberalisme dan anti-Semitisme.

Pemerintah federal telah memangkas dana hibah sebesar $2,6 miliar untuk Harvard, membuat kampus Ivy League itu kini harus mendanai sendiri sebagian besar kegiatan penelitiannya.

Trump juga mengatakan niatnya untuk mencabut status bebas pajak Harvard.

Ancaman bahwa pendaftaran mahasiswa internasional tidak diizinkan lagi di Harvard bermula ketika Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, pada 16 April lalu, meminta Harvard untuk menyerahkan informasi tentang mahasiswa asing yang mungkin terlibat dalam kekerasan atau protes (demonstrasi).

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi mahasiswa yang kegiatannya dapat mengarah pada deportasi.