PBB Terancam Kolaps: 6900 Karyawan Akan Dipecat

TRIBUNNEWS.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini berada dalam situasi sulit, di mana mereka bersiap untuk melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap jumlah karyawan mereka.

Diperkirakan setidaknya 6900 pekerja akan terkena dampak dari kebijakan efisiensi ini, yang disebabkan oleh krisis anggaran yang melanda organisasi internasional tersebut.

Apa yang Menyebabkan Pemangkasan Karyawan di PBB?

Dalam sebuah memo internal yang ditandatangani oleh Pengawas Keuangan PBB, Chandramouli Ramanathan, diinformasikan bahwa seluruh unit dan lembaga di PBB diminta untuk menyusun rencana efisiensi yang harus disampaikan paling lambat 13 Juni 2025.

Pemangkasan ini direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan awal siklus anggaran baru.

Keputusan ini, seperti dilaporkan oleh Reuters, sebagian besar dipicu oleh krisis keuangan yang terjadi, yang berkaitan erat dengan pengurangan anggaran dari Amerika Serikat, yang selama ini merupakan kontributor utama bagi PBB.

Presiden AS Donald Trump, selama masa jabatannya, telah memangkas anggaran untuk PBB secara signifikan.

AS sendiri diketahui memiliki tunggakan iuran hampir 15 miliar dollar AS, yang semakin memperburuk kondisi keuangan PBB.

Dampak Pemangkasan Karyawan di Berbagai Sektor

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini akan berdampak pada banyak sektor, termasuk kantor politik dan kemanusiaan, lembaga yang menangani pengungsi, kesetaraan gender, perdagangan internasional, serta lingkungan hidup dan pembangunan.

Bahkan, Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina (UNRWA) juga akan terdampak.

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif reformasi UN80, yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menjelang peringatan 80 tahun berdirinya PBB.

Guterres menekankan bahwa keputusan ini sulit namun perlu diambil untuk memastikan relevansi PBB dalam mendukung multikulturalisme di abad ke-21 dan mengurangi penderitaan manusia.

Bagaimana PBB Berencana Menyikapi Tantangan Ini?

Guterres juga menyampaikan bahwa selain pemangkasan staf, ia berencana untuk melakukan perombakan besar-besaran dengan menggabungkan beberapa departemen dan mengalihkan sumber daya ke wilayah yang lebih membutuhkan.

Misalnya, Badan Pangan Dunia (WFP) diperkirakan akan memangkas hingga 30 persen stafnya, sementara Badan Pengungsi PBB (UNHCR) juga merencanakan pemangkasan biaya hingga 30 persen dan mengurangi 50 persen posisi tingkat senior.

Dengan demikian, PBB berharap untuk mengurangi duplikasi tugas dan meningkatkan efisiensi operasional.

Namun, rencana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai dan negara-negara anggota mengenai dampak jangka panjang dari pemangkasan terhadap kemampuan PBB dalam menjalankan program-program kemanusiaan dan pembangunan.

Apa Harapan PBB ke Depan?