Iran Kutuk Kebijakan Larangan Perjalanan AS: Sebuah Sikap Rasis dan Bermusuhan terhadap Muslim

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Iran mengecam keras larangan perjalanan terbaru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap warga Iran dan sejumlah negara lainnya.

Dalam pernyataan resmi, Tehran menyebut kebijakan tersebut “rasis” dan mencerminkan permusuhan mendalam terhadap warga Iran serta umat Muslim.

Larangan itu diumumkan pada Rabu (5/6/2025) melalui perintah eksekutif yang ditandatangani langsung oleh Trump.

Aturan tersebut akan mulai berlaku pada Senin (9/6/2025),

Larangan perjalanan Trump mencakup pembatasan atau pelarangan total bagi warga dari 19 negara, mayoritas berasal dari Afrika dan Timur Tengah.

“Keputusan ini menunjukkan dominasi pola pikir supremasi dan rasis di antara para pembuat kebijakan AS,” ujar Alireza Hashemi-Raja, Kepala Departemen Urusan Warga Iran di Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Iran, dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (7/6/2025).

Ia menilai kebijakan itu melanggar norma hukum internasional dan mengabaikan hak dasar untuk bepergian yang seharusnya dimiliki semua orang tanpa diskriminasi.

Trump berdalih larangan itu diberlakukan demi melindungi keamanan nasional.

Dalam video yang dirilis Rabu lalu, ia bahkan membuka kemungkinan menambah lebih banyak negara ke dalam daftar jika dianggap menimbulkan ancaman.

Negara-Negara yang Terdampak

Larangan penuh diterapkan kepada warga dari 12 negara: Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Baca juga: 10 Golongan yang Dikecualikan dari Larangan Perjalanan ke AS oleh Donald Trump

Sementara itu, pembatasan parsial diberlakukan terhadap warga dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Turkmenistan, Togo, dan Venezuela.

Sebagian besar negara tersebut diketahui memiliki hubungan tegang atau bahkan bermusuhan dengan Washington, serta sedang dilanda konflik atau dipimpin oleh rezim represif.

Beberapa dari mereka juga termasuk dalam daftar "Emergency Watchlist" 2025 dari International Rescue Committee (IRC), seperti Sudan, Myanmar, Haiti, dan Afghanistan.

Kritik Internasional

IRC menyuarakan keprihatinan mendalam atas konsekuensi kemanusiaan dari kebijakan ini, terutama bagi keluarga pengungsi dan pencari suaka yang ingin bersatu kembali.

Organisasi itu menekankan bahwa larangan ini tidak memberikan pengecualian untuk kasus-kasus darurat kemanusiaan.