Barat Tarik Dukungan, 5 Negara Sanksi Dua Menteri Israel Buntut Serukan Kekerasan

TRIBUNNEWS.COM – Lima negara sekutu terdekat Israel jatuhkan sanksi ke dua menteri kesayangan PM Netanyahu, yakni Itamar Ben‑Gvir dan Bezalel Smotrich.

Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia sanksi dua menteri Israel atas pernyataan "mengerikan" mengenai Palestina, termasuk penghasutan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel dari partai Religious Zionism, diketahui mendukung perluasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Ia juga pernah menyatakan bahwa “Gaza harus dihancurkan total” dan menyerukan relokasi warga Palestina ke negara ketiga, yang menuai kecaman dari banyak pihak.

Sementara itu, Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional dari partai Otzma Yehudit, dikenal dengan pandangan ultra-nasionalis.

Ben-Gvir secara terang-terangan mendukung tindakan kekerasan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina, menolak pengiriman bantuan ke Gaza.

Ia bahkan menyarankan agar pengungsi Palestina “keluar secara sukarela” dari tanah mereka.

Alasan ini yang membuat 5 negara Barat geram, hingga dua menteri Israel itu dijatuhi sanksi mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan.

Sanksi ini dijatuhkan secara personal, tidak ditujukan kepada institusi pemerintahan Israel secara keseluruhan.

Adapun sanksi diberlakukan karena mereka menilai Ben Gvir dan Smotrich telah memicu kekerasan ekstremis dan pelanggaran HAM yang serius terhadap warga Palestina.

Baca juga: Menteri Spanyol Ajak Dunia Sanksi Israel, Kecam Standar Ganda soal Genosida di Gaza

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menegaskan bahwa Ben-Gvir dan Smotrich telah menghasut kekerasan ekstremis dan melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia warga Palestina.

“Ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan dan martabat bagi warga Israel dan Palestina serta memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut, tetapi cara ini terancam oleh kekerasan pemukim ekstremis dan perluasan permukiman,” ujar Lammy mengutip The Guardian.

“Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich telah memicu kekerasan ekstremis dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia Palestina. Tindakan ini tidak dapat diterima,” imbuhnya.

Israel Ajukan Protes

Merespons putusan tersebut, Pemerintah Israel mengecam keras sanksi yang ditujukan kepada dua menterinya tersebut.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menyebut sanksi itu sebagai tindakan yang menghina perwakilan rakyat Israel dan mengganggu kedaulatan negara.

Ia Israel menuduh negara-negara yang menjatuhkan sanksi telah bersikap munafik dan gagal memahami kompleksitas perang melawan Hamas.

Sebagai balasan ia menyatakan Israel akan mempertimbangkan respons politik terhadap kelima negara.

Kecaman serupa juga turut dilontarkan politikus sayap kanan Bezalel Smotrich.

Saat berbicara di acara peresmian pemukiman Yahudi baru di lereng bukit Hebron, Smotrich dengan sinis menyatakan bahwa ia merasa "sangsi" terhadap langkah Inggris.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan keprihatinannya melalui platform X.

"Kami menolak setiap gagasan bahwa ada kesetaraan di sini: Hamas adalah organisasi teroris. Kami mengingatkan mitra kami untuk tidak melupakan siapa musuh sebenarnya," ujar cuitannya.

Rubio menuntut penarikan sanksi tersebut dan memperingatkan bahwa langkah ini tidak akan mendukung upaya yang dipimpin AS untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, mengakhiri konflik, dan membebaskan sandera yang telah diculik oleh militan Hamas dari Israel 20 bulan lalu. 

(Tribunnews.com / Namira)