Pegawai DOGE Ketar-Ketir, Takut Dipecat Setelah Trump dan Musk Pecah Kongsi

Kekosongan ini menambah kebingungan di internal, menyebabkan banyak pegawai mempertimbangkan pengunduran diri atau mencari pekerjaan di luar pemerintahan.

Pakar manajemen menyebut bahwa peristiwa ini dapat menjadi studi kasus tentang risiko ketika gaya manajemen korporat diterapkan mentah-mentah ke dalam birokrasi pemerintahan.

Selain kehilangan pegawai, DOGE juga diprediksi menghadapi kerugian administratif dan anggaran yang cukup besar dalam jangka pendek akibat ketidakstabilan ini.

DOGE: Asal-Usul, Tugas, dan Kontroversinya

Department of Government Efficiency (DOGE) yang diusulkan Presiden Trump pada 20 Januari 2025 dan dijadwalkan berakhir pada 4 Juli 2026,

DOGE awalnya dibentuk sebagai lembaga sementara dalam Executive Office of the President.

Adapun tujuan departemen ini untuk mempercepat modernisasi birokrasi, memangkas regulasi berlebih, dan mengurangi pemborosan anggaran federal .

Selama departemen berjalan, DOGE mengklaim telah berkontribusi menghemat anggaran negara mencapai 150 miliar dolar AS melalui pemotongan kontrak, hibah, dan kecurangan sistematis .

Namun, studi non-partisan mempermasalahkan angka itu, yang disebut bisa memicu kerugian 135 miliar dolar AS akibat pemecatan 250.000 pegawai federal. yang pada akhirnya memicu penurunan produktivitas hingga sejumlah departemen terpaksa melakukan rekrutmen ulang.

Tak hanya itu DOGE juga dinilai terlalu ekstrem dan tidak transparan, bahkan dianggap berisiko terhadap fondasi sistem pemerintahan sipil.

Salah satu kritik paling serius datang dari kelompok advokasi privasi dan hukum.

Ini lantaran DOGE diberi akses langsung ke data sensitif dari Social Security Administration (SSA), termasuk informasi keuangan, catatan medis, dan status kewarganegaraan jutaan warga AS.

Lebih mengkhawatirkan lagi, DOGE dikecualikan dari kewajiban Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA), membuat publik tidak dapat mengakses catatan internal departemen ini.

Buntut permasalah ini, Partai Demokrat di Kongres telah melayangkan lebih dari 100 surat penyelidikan untuk mengungkap struktur kerja DOGE dan mengevaluasi legalitas perintah eksekutif yang melandasinya.

Sementara itu, sejumlah gugatan hukum diajukan atas dugaan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

(Tribunnews.com / Namira)