Pegawai DOGE Ketar-Ketir, Takut Dipecat Setelah Trump dan Musk Pecah Kongsi

TRIBUNNEWS.COM - Perseteruan antara Presiden AS Donald Trump dan miliarder kondang Elon Musk belakangan memicu turbulensi besar di Department of Government Efficiency atau Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (DOGE).

Para pegawai DOGE khawatir mereka bisa menjadi target berikutnya dari upaya pemotongan biaya yang diterapkan pemerintah AS menyusul keretakan hubungan Trump dan mantan kepala DOGE Elon Musk.

Kekhawatiran diungkap usai Elon Musk kepala DOGE memutuskan untuk keluar dari pemerintahan Trump.

Tak berselang lama sejak Musk memutuskan mundur, staf DOGE yang dekat dengan Musk ikut hengkang dari kursi pemerintahan.

Termasuk di antaranya Ajudan lama Steve Davis, pengacara James Burnham, dan penasihat DOGE Katie Miller yang ikut meninggalkan pemerintahan saat Musk pergi.

Kepergian Musk dan para deputinya menciptakan vakum kepemimpinan di DOGE.

Tanpa arah jelas, pegawai tak tahu siapa yang mereka layani, serta apakah masih menjadi bagian dari tim yang sah atau hanya akan “dibersihkan” oleh Trump atau pemimpin baru yang netral.

Pegawai DOGE Ngaku Diasingkan

Masalah semakin bertambah setelah Musk terlibat perseteruan dengan Trump di sosial media.

Hal ini yang membuat karyawan DOGE resah, pegawai melaporkan bahwa pemerintah mulai melakukan pembekuan akun internal, pencabutan kartu akses gedung federal, hingga pengusiran fisik dari kantor.

Baca juga: Imbas DOGE, Berikut Lembaga di AS yang Bakal Dipangkas Elon Musk dan Vivek Ramaswamy

“Sejak Musk keluar, suasana kerja jadi tidak menentu. Banyak dari kami diperlakukan seperti virus yang harus disingkirkan,” ujar salah satu mantan pegawai DOGE kepada Washington Post, yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan kerja.

"Bekerja di DOGE terasa seperti mendorong batu besar ke atas gunung, dan batu itu akan jatuh kembali jika pekerjaan tidak dilanjutkan," imbuhnya.

Ironisnya, bersamaan dengan pengusiran pegawai pro-Musk, pemerintah AS juga mulai merekrut kembali staf lama yang sebelumnya dipecat pada era awal efisiensi DOGE.

Kebijakan rehirings ini mencerminkan adanya kekacauan internal. Banyak lembaga merasa kehilangan pegawai berpengalaman karena kebijakan pemangkasan besar-besaran di bawah pengaruh Musk.

Ketidakpastian semakin parah karena DOGE tidak memiliki pemimpin baru yang sah atau terkonfirmasi publik.

Terlebih Musk meninggalkan jabatan tanpa penunjukan penerus, sementara Trump tidak mengeluarkan pernyataan resmi mengenai siapa yang akan memimpin DOGE ke depan.

Kekosongan ini menambah kebingungan di internal, menyebabkan banyak pegawai mempertimbangkan pengunduran diri atau mencari pekerjaan di luar pemerintahan.

Pakar manajemen menyebut bahwa peristiwa ini dapat menjadi studi kasus tentang risiko ketika gaya manajemen korporat diterapkan mentah-mentah ke dalam birokrasi pemerintahan.

Selain kehilangan pegawai, DOGE juga diprediksi menghadapi kerugian administratif dan anggaran yang cukup besar dalam jangka pendek akibat ketidakstabilan ini.

DOGE: Asal-Usul, Tugas, dan Kontroversinya

Department of Government Efficiency (DOGE) yang diusulkan Presiden Trump pada 20 Januari 2025 dan dijadwalkan berakhir pada 4 Juli 2026,

DOGE awalnya dibentuk sebagai lembaga sementara dalam Executive Office of the President.

Adapun tujuan departemen ini untuk mempercepat modernisasi birokrasi, memangkas regulasi berlebih, dan mengurangi pemborosan anggaran federal .

Selama departemen berjalan, DOGE mengklaim telah berkontribusi menghemat anggaran negara mencapai 150 miliar dolar AS melalui pemotongan kontrak, hibah, dan kecurangan sistematis .

Namun, studi non-partisan mempermasalahkan angka itu, yang disebut bisa memicu kerugian 135 miliar dolar AS akibat pemecatan 250.000 pegawai federal. yang pada akhirnya memicu penurunan produktivitas hingga sejumlah departemen terpaksa melakukan rekrutmen ulang.

Tak hanya itu DOGE juga dinilai terlalu ekstrem dan tidak transparan, bahkan dianggap berisiko terhadap fondasi sistem pemerintahan sipil.

Salah satu kritik paling serius datang dari kelompok advokasi privasi dan hukum.

Ini lantaran DOGE diberi akses langsung ke data sensitif dari Social Security Administration (SSA), termasuk informasi keuangan, catatan medis, dan status kewarganegaraan jutaan warga AS.

Lebih mengkhawatirkan lagi, DOGE dikecualikan dari kewajiban Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA), membuat publik tidak dapat mengakses catatan internal departemen ini.

Buntut permasalah ini, Partai Demokrat di Kongres telah melayangkan lebih dari 100 surat penyelidikan untuk mengungkap struktur kerja DOGE dan mengevaluasi legalitas perintah eksekutif yang melandasinya.

Sementara itu, sejumlah gugatan hukum diajukan atas dugaan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

(Tribunnews.com / Namira)