Yordania dan Arab Saudi Membela Israel?

TRIBUNNEWS.COM, IRAN -  Militer Yordania menembak jatuh drone dan rudal balistik Iran yang melintasi wilayah udara mereka menuju Israel pada Jumat (13/6/2025) lalu.

Sementara Arab Saudi disebut-sebut kemungkinan mengizinkan Israel menggunakan wilayah udaranya untuk operasi militer.

Meskipun Yordania dan Arab Saudi menentang serangan Israel terhadap Iran.

21 Negara Mayoritas Muslim Bersikap

Sebanyak 21 negara Arab dan negara mayoritas Muslim memperjelas pendirian mereka dalam konflik Iran-Israel.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan awal minggu ini, negara-negara itu menyatakan "penolakan dan kutukan tegas atas serangan Israel ke Republik Islam Iran," yang dimulai pada tanggal 13 Juni. 

Negara-negara tersebut berbicara tentang perlunya menghentikan permusuhan Israel terhadap Iran.

Mereka juga khawatir mengenai eskalasi berbahaya ini yang mengancam akan menimbulkan konsekuensi serius terhadap perdamaian dan stabilitas seluruh kawasan Timur Tengah.

Yordania dan Arab Saudi ikut bertandatangan dalam pernyataan itu.

Namun, pernyataan mereka yang menentang serangan Israel terhadap Iran tidak menghalangi untuk campur tangan dalam konflik tersebut, setidaknya secara tidak langsung.

Yordania, misalnya, telah menembak jatuh rudal yang terbang dari Iran menuju Israel.

Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan serupa, tetapi para ahli mengatakan kemungkinan besar mereka telah mengizinkan Israel menembak jatuh rudal di wilayah udara mereka dan mungkin juga bekerja sama dalam pengawasan.

Politik dalam negeri sedang kacau

Namun  seperti yang terjadi di masa lalu, tindakan militer semacam ini dapat menimbulkan ketegangan dalam negeri.

Diantara masyarakat kedua negara, terdapat antipati historis terhadap Israel berdasarkan perang dan konflik di masa lalu. 

Hal itu khususnya berlaku di Yordania, di mana sedikitnya satu dari lima penduduk setempat, termasuk ratu negara tersebut adalah keturunan Palestina .

Sulit bagi pemerintah Yordania untuk membenarkan penembakan rudal Iran yang menuju Israel, itulah sebabnya penjelasan tentang pembelaan diri diberikan.

"Pesan ini 'kami hanya membela diri'  diulang-ulang di semua saluran," kata Edmund Ratka, kepala kantor Konrad Adenauer Foundation di Amman, Yordania.

Trump dorong rencana Gaza dalam pembicaraan dengan Raja Yordania Abdullah

Ratka mengatakan hal ini juga disebabkan oleh situasi politik Yordania saat ini.

Pada bulan April, pemerintah negara itu melarang gerakan oposisi politik terbesar di negara itu, Ikhwanul Muslimin karena terkait dengan dugaan rencana untuk mengacaukan negara tersebut.

"[Larangan] itu tampaknya dikalibrasi dengan hati-hati dan dimaksudkan untuk membendung dukungan populer yang meningkat terhadap gerakan [Ikhwanul Muslimin] saat kerajaan itu menghadapi kondisi regional yang sulit," tulis Neil Quilliam, seorang peneliti asosiasi pada program Timur Tengah dan Afrika Utara dari lembaga pemikir Inggris Chatham House.

Hal ini membuat pemerintah Yordania semakin penting untuk memastikan bahwa penumpasan rudal Iran tidak dianggap sebagai bentuk solidaritas terhadap Israel, kata Stefan Lukas, pendiri konsultansi Middle East Minds yang berpusat di Jerman.

 "Namun, keputusan [untuk melakukannya] semakin meningkatkan ketegangan," katanya kepada DW.

Tidak mungkin Yordania ingin dianggap membela Israel, Ratka menegaskan, "Karena sebagian besar rakyat Yordania menganggap Israel sebagai agresor."

Namun, imbuhnya, mereka juga merasakan hal yang sama terhadap Iran. 

"Kami secara rutin melakukan survei di Yordania, dan selama bertahun-tahun, mereka menunjukkan bahwa tidak banyak simpati terhadap Iran di Yordania," kata Ratka. 

"Karena Iran dipandang sebagai negara yang berulang kali mencampuri urusan Arab dengan tujuan untuk mengganggu stabilitas."

Yordania juga punya alasan lain untuk menembak jatuh rudal Iran, kata Lukas.

Kerjasama Yordania dan AS

Yordania tidak bisa secara langsung menentang AS karena  merujuk pada perjanjian kerja sama pertahanan tahun 2021 antara AS dan Yordania, yang memungkinkan pasukan, kendaraan, dan pesawat AS masuk dan bergerak bebas di sekitar Yordania.

Yordania "terlalu bergantung pada AS dan, sampai batas tertentu, pada Israel juga — baik secara finansial maupun dalam hal kebijakan keamanan."

Ini adalah argumen yang sulit untuk disampaikan oleh Yordania.

Jika mereka begitu peduli dengan perlindungan wilayah udara domestik, maka pemerintah juga harus memprotes kehadiran pasukan Israel di atas sana.

Namun, seperti yang ditunjukkan Ratka, Israel tidak melanggar wilayah udara Yordania dengan serangannya terhadap Iran.

 "Jadi, para pemimpin Yordania dapat, dengan beberapa alasan, mengklaim bahwa mereka akan memerangi pelanggaran wilayah udara apa pun," katanya.

"Bahkan jika, pada kenyataannya, mereka hanya memerangi Iran."

Tindakan penyeimbangan Arab Saudi

Arab Saudi juga berada dalam posisi sulit.

Negara itu menandatangani deklarasi yang sama seperti yang dilakukan 20 negara Arab dan berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, dan bahkan sebelum itu, telah menyebut  Iran sebagai "negara persaudaraan" dalam sebuah pernyataan yang mengecam serangan Israel terhadap negara berpenduduk sekitar 92 juta jiwa itu.

Penggunaan kata "persaudaraan" dianggap penting oleh para analis karena kata ini biasanya diperuntukkan bagi sesama negara dengan mayoritas penduduk Arab, sedangkan orang Iran sebagian besar adalah orang Persia.

Namun di luar retorika resmi, Arab Saudi menempuh jalur yang sama sekali berbeda, kata Lukas.

 "Secara tidak resmi, Arab Saudi berpartisipasi dalam aksi melawan Iran," tegasnya.

Ada kerja sama keamanan antara Saudi dan Israel, kata Lukas.

"Arab Saudi menyediakan data radar dan menoleransi akses [wilayah udara] oleh pesawat Israel, terutama di bagian utara negara tempat rudal Iran terutama terbang. Kami telah melihat bahwa Arab Saudi sebenarnya sangat akomodatif terhadap Israel."

Arab Saudi juga sangat bergantung pada AS untuk keamanan, terutama selama bertahun-tahun antipati terhadap Iran.

Meskipun kedua negara baru-baru ini berdamai, hubungan mereka masih rapuh.

Arab Saudi kemungkinan akan beralih ke AS untuk perlindungan jika ragu.

Sumber: DW Internasional