Uni Eropa Tuntaskan Program Penguatan Kohesi Sosial di Liquiça Timor Leste

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Uni Eropa menuntaskan pendanaan program Penguatan Kohesi Sosial (SSCP) masyarakat di Liquica, Timor Leste, yang berlangsung selama 30 bulan penuh. 

Dr Iotam, Head of Cooperation Delegasi Uni Eropa untuk Timor-Leste mengatakan, program ini untuk mempromosikan perdamaian, inklusi serta manajemen konflik, khususnya di kalangan pemuda dan organisasi masyarakat sipil, melalui integrasi praktik berbasis budaya seperti Tara Bandu dan Nahe Biti Boot.  

"Program ini diikuti secara 1795 peserta dari masyarakat di Liquiça dan Bazartete di Timor Leste melalui pendekatan dan metode yang dirancang untuk membangun saling pengertian, memperkuat tata kelola lokal dan meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik," ujarnya dikutip Rabu, 25 Juni 2025. 

Dari seluruh peserta program yang berlangsung sejak awal 2023 hingga Juni 2025 ini, sebanyak 43 persen adalah pemuda dan perempuan, yang mencerminkan fokus kuat proyek untuk memberdayakan suara-suara yang secara tradisional kurang terwakili.  

SSCP merupakan bagian dari inisiatif multi-negara di bawah arahan dari ChildFund International di Indonesia yang berjalan di Lampung, Indonesia, dan Liquica, Timor Leste.

Di Timor Leste sendiri pelaksanaan program ini dilakukan oleh ChildFund Australia, yang diwakili oleh ChildFund Timor-Leste, bersama 2 mitra lokal.   

Sesi pendidikan perdamaian diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan telah menjangkau 579 siswa dan pemuda di seluruh Liquica.

"Proyek ini juga memperkuat kapasitas enam LSM pemuda dalam berbagai bidang, seperti manajemen siklus proyek, manajemen keuangan, penulisan proposal, perlindungan anak dan advokasi," bebernya. 

Baca juga: Uni Eropa Dukung ICC setelah AS Jatuhkan Sanksi pada 4 Hakim yang Ingin Tangkap Netanyahu

Salah satu inovasi penting yang SSCP kembangkan adalah integrasi praktik berbasis budaya seperti Tara Bandu dan Nahe Biti boot untuk pencegahan dan penyelesaian konflik.

Sebanyak 838 orang berpartisipasi dalam kegiatan Tara Bandu.

Upaya ini diperkuat dengan keterlibatan Kementerian Pemuda, Olahraga, Seni, dan Budaya (MJDAC), Sekretariat Negara untuk Seni dan Budaya (SEAC) dan para pemimpin daerah, yang menghasilkan komitmen untuk memprioritaskan Tara Bandu dalam program dan mengalokasikan sumber daya di masa mendatang. 

Sementara itu, sesi kesadaran hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga, seni bela diri, dan hukum pertanahan berlangsug di 8 desa dan menjangkau 362 individu.

Materi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum, pencegahan konflik dan mekanisme pelaporan.

Ini menghasilkan capaian penting dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemuda, Seni, Olahraga untuk memasukkan  pendidikan perdamaian sebagai kegiatan ekstrakurikuler di enam sekolah.  

"Melalui kolaborasi ini, para siswa akan terus terlibat dalam kegiatan yang berfokus pada dialog damai, empati dan kepemimpinan. Langkah ini memastikan keberlangsungan program di ruang kelas dan masyarakat meski SSCP telah usai," ungkap Dr Iotam.