Rikues Netanyahu Ditolak Dua Kali dalam Sehari oleh PN Yerusalem, Sidang Korupsinya Tak Akan Diundur

TRIBUNNEWS.COM - Sikap tegas ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Yerusalem pada hari Jumat (27/6/2025) yang dua kali menolak permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mendapatkan penundaan sidang kasus korupsinya.

Sebelumnya, pihak kuasa hukum Netanyahu meminta waktu jeda selama dua pekan dalam persidangan korupsinya kepada pihak pengadilan.

Namun demikian, pihak Kejaksaan Agung menyatakan menentang langkah dari Netanyahu tersebut.

Dalam pernyataannya, Hakim Rivka Friedman-Feldman menyebutkan bahwa permintaan awal yang diajukan oleh pengacara pembela Netanyahu, Amit Hadad tidak memiliki landasan hukum yang mencukupi

“Beliau tidak memaparkan dasar atau alasan yang rinci yang dapat membenarkan pembatalan sidang pembuktian”  ungkap Rivka seperti yang dikutip dari Times of Israel.

Beberapa jam setelah penolakan tersebut, kuasa hukum Netanyahu pun mengajukan permintaan kedua.

Beda dari permintaan pertama yang ditolak, kali ini kuasa hukum Netanyahu menyertai rikues tersebut salinan jadwalnya selama seminggu ke depan sebagai bukti untuk meminta penundaan sidang.

Permintaan kedua itu pun juga ditolak oleh pihak Pengadilan pada Jumat sore.

PN Yerusalem memutuskan bahwa “dalam jadwal yang diserahkan ke pengadilan, tidak ada informasi luar biasa, detail, atau isu yang dapat membenarkan pembatalan sidang” .

Pengadilan memberikan satu konsesi, yaitu mengizinkan sidang hari Senin mendatang (30/6/2025) dimulai lebih lambat pada pukul 11.30 pagi.

Hadad berargumen pada Kamis bahwa perdana menteri membutuhkan jeda dua pekan untuk fokus pada “masalah diplomatik, nasional, dan keamanan yang bersifat prioritas utama,”

Baca juga: Beralasan Habis Perang dengan Iran, Permintaan Jeda Sidang Netanyahu Ditolak Jaksa Israel

Ia menilai jeda tersebut diperlukan karena Netanyahu begitu sibuk mengurus perang terbaru dengan Iran yang berakhir dengan gencatan senjata awal pekan ini .

Permintaan tersebut muncul ketika berbagai laporan menyebutkan bahwa Israel dan AS sedang menyusun rencana komprehensif untuk mengakhiri perang di Gaza sekaligus mencapai kesepakatan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab lainnya, meskipun belum ada konfirmasi resmi soal perkembangan ini.

Sebagai respons, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa alasan luas yang tercantum dalam permintaan tidak dapat membenarkan pembatalan dua pekan sidang, terlebih menjelang masa reses (musim panas),

"Setelah pengadilan sebelumnya telah menerima permintaan-permintaan sebelumnya dari terdakwa dan memperlambat laju pemeriksaan sehingga kesaksian hanya didengarkan dua kali seminggu. Jaksa menentang permintaan ini”  ungkap pihak PN Yerusalem.

Netanyahu sendiri sedang menjalani persidangan dalam tiga kasus korupsi, dengan dakwaan suap, penipuan, dan pengkhianatan amanah.

Ia membantah semua tuduhan dan mengklaim tanpa bukti bahwa seluruh dakwaan dibuat-buat dalam sebuah kudeta politik yang dipimpin polisi dan penuntutan negara .

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich ikut buka suara terkait penolakan dari PN Yerusalem.

Smotrich mengaku marah besar pada pengadilan dan jaksa karena menolak permintaan tersebut.

"Hal ini menunjukkan pemisahan yang luar biasa, sikap kecil hati, tidak memiliki visi, strategi, atau pemahaman realitas, serta kurangnya kebijaksanaan dan pemahaman minimal tentang prioritas dan kepentingan nasional” ungkap Smotrich.

Anggota parlemen Likud, Tally Gotliv, menulis di X bahwa ia sudah “muak dengan perlakuan memalukan” terhadap perdana menteri. 

Ia berharap Netanyahu tetap “memelihara ketangguhan, kemuliaan, dan kekuatan yang telah Anda bawa ke Negara Israel dengan pertolongan Tuhan”

Hal senada juga diungkapkan Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi yang menyebut sistem peradilan “tidak relevan.”

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir juga mengecam langkah PN Yerusalem.

Ben Gvir menyebut keputusan tersebut “tidak relevan” dan mengulang seruan Presiden AS Donald Trump pada Rabu untuk menghentikan seluruh proses persidangan .

Sementara itu Pemimpin Oposisi Parlemen Israel, Yair Lapid meminta Trump menghormati kedaulatan Israel dan tidak ikut campur dalam “proses hukum internal,”

(Tribunnews.com/Bobby)