Macron Ancam Iran setelah 2 Warga Prancis Dituduh Jadi Mata-mata Israel, Ditahan Sejak 2022

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron menuntut pembebasan dua warga negaranya yang ditahan di Iran.

Dua warga negara Prancis, Cecile Kohler dan pasangannya Jacques Paris, ditahan sejak tahun 2022 setelah dituduh sebagai mata-mata Israel.

Keluarga mereka menolak tuduhan tersebut, namun Iran telah mendakwa mereka atas tuduhan menjadi mata-mata badan intelijen Israel (Mossad), serta berkomplot untuk menggulingkan rezim Iran, menurut keterangan keluarga pada 2 Juli 2025.

Pemerintah Prancis menuduh Iran menahan mereka dalam kondisi yang mirip dengan penyiksaan di penjara Evin di Teheran dan melarang perlindungan konsuler.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh Iran melakukan provokasi terhadap Prancis.

"Ini adalah provokasi terhadap Prancis dan pilihan agresi yang tidak dapat diterima. Ini tidak dapat diterima oleh Prancis," kata Macron kepada wartawan, Kamis (3/7/2025), seperti diberitakan France24.

Macron mengatakan ia akan menghubungi Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengenai masalah tersebut.

Ia juga tidak mengesampingkan mengambil tindakan pembalasan, tanpa menjelaskan pembalasan seperti apa.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Iran merilis pernyataan yang mengatakan bahwa kasus pasangan itu masih dalam penyelidikan hukum dan belum ada keputusan tentang hasilnya.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menanggapi pernyataan tersebut dan menuntut pembebasan dua warganya dengan segera.

"Kami menuntut pembebasan mereka segera. Ini adalah prioritas utama kami," kata Jean-Noel Barrot pada hari Kamis.

Baca juga: Prancis Ngaku Ikut Campur Perang Israel-Iran, Cegat Pesawat Tak Berawak dengan Jet Tempur

"Jika memang benar mereka menghadapi tuduhan tersebut, kami menganggap tuduhan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar," lanjutnya, seperti diberitakan Reuters.

Penahanan pasangan Prancis tersebut bukan yang pertama kali.

Garda Revolusi Iran (IRGC) menahan puluhan warga negara asing dan warga negara ganda dalam beberapa tahun terakhir, paling banyak karena tuduhan sebagai mata-mata.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)