Iran Izinkan Tim IAEA Kunjungi Teheran, tapi Tolak Akses ke Lokasi Nuklir

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyetujui kunjungan tim teknis dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ke Teheran dalam beberapa minggu mendatang.

IAEA adalah badan pengawas nuklir dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertugas memastikan penggunaan energi nuklir hanya untuk tujuan damai. 

Lembaga ini melakukan inspeksi, verifikasi, dan pengawasan di berbagai negara anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), termasuk Iran.

Namun, kunjungan ini dibatasi hanya untuk pembahasan teknis, bukan untuk melakukan inspeksi langsung ke fasilitas nuklir Iran.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyampaikan hal ini saat konferensi pers di New York, di sela-sela kehadirannya dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

“Delegasi akan datang ke Iran untuk membahas modalitasnya, bukan untuk pergi ke lokasi (nuklir),” ujarnya, dikutip dari Iran International.

Pernyataan ini muncul setelah IAEA sebelumnya mengumumkan bahwa tim inspeksi mereka telah meninggalkan Iran pasca-pengesahan undang-undang baru yang membatasi kerja sama antara Teheran dan pengawas nuklir PBB tersebut.

Kunjungan IAEA ke Teheran terjadi dalam konteks meningkatnya ketegangan pasca-serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada 22 Juni lalu.

Serangan tersebut menargetkan beberapa instalasi nuklir utama Iran, termasuk di Isfahan, Natanz, dan Fordow.

Gharibabadi mengungkapkan bahwa saat ini Organisasi Energi Atom Iran sedang menilai tingkat kerusakan di lokasi-lokasi tersebut. 

"Organisasi Energi Atom kami saat ini sedang menilai kerusakan instalasi nuklir, dan kami sedang menunggu laporan mereka. Pekerjaan ini sangat berbahaya, kami tidak tahu apa yang terjadi di sana karena risiko radiasinya," terangnya.

Baca juga: Presiden Iran: Kemenangan Israel Ilusi, Program Nuklir Kami Masih Jalan

Isu Pengayaan Uranium dan Komitmen Iran

Iran menyatakan tetap berkomitmen pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), meskipun menegaskan bahwa mereka berhak melakukan pengayaan uranium sesuai kebutuhan nasional.

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi terkait, mendorong kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai, serta mempromosikan upaya perlucutan senjata nuklir secara bertahap.

“Kami adalah anggota NPT. Kami punya kewajiban dan hak, termasuk hak untuk memperkaya uranium,” kata Gharibabadi.

Namun, pengayaan uranium Iran hingga tingkat kemurnian tinggi terus menimbulkan kekhawatiran internasional. 

IAEA menilai bahwa pengayaan pada level tersebut tidak memiliki tujuan sipil yang dapat dibenarkan.

Kekhawatiran meningkat terkait sekitar 400 kg stok uranium yang diperkaya tinggi di Iran, dikutip dari Al-Arabiya.

Menurut para diplomat internasional, Iran belum memperbarui data mengenai keberadaan dan status bahan tersebut kepada IAEA. 

Gharibabadi mengatakan bahwa belum ada permintaan resmi dari IAEA terkait stok tersebut, dan pihaknya belum bisa memberikan informasi apapun sebelum menerima laporan teknis dari dalam negeri.

Ketegangan Diplomatik dan Upaya Negosiasi

IAEA sejauh ini belum menanggapi secara rinci pernyataan Iran, namun menyatakan bahwa Direktur Jenderal Rafael Grossi “secara aktif berkomunikasi dengan semua pihak terkait isu nuklir Iran.”

Sementara itu, Gharibabadi dijadwalkan bertemu dengan perwakilan dari Inggris, Prancis, dan Jerman di Istanbul pada Jumat ini, sebagai bagian dari pembicaraan dengan negara-negara yang tersisa dalam kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA), setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018.

Secara terpisah, Iran dan AS dilaporkan telah menjalani lima putaran negosiasi tidak langsung yang dimediasi oleh Oman. 

Gharibabadi mengatakan bahwa pembicaraan tersebut berfokus pada peningkatan transparansi program nuklir Iran dan upaya pencabutan sanksi-sanksi ekonomi oleh AS.

Peran IAEA dalam Mengawasi Program Nuklir Iran

Iran adalah anggota NPT sejak 1970.

Artinya, negara ini secara hukum berhak mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai.

Selain itu, Iran juga wajib mengizinkan pengawasan dan inspeksi IAEA untuk menjamin program nuklirnya tidak dialihkan untuk senjata.

IAEA memiliki mandat untuk memverifikasi kepatuhan Iran terhadap kewajiban NPT-nya, yaitu memastikan tidak ada bahan atau fasilitas nuklir yang dialihkan untuk tujuan militer.

Hubungan IAEA dan Iran mulai memanas sejak awal 2000-an, ketika muncul dugaan bahwa Iran menyembunyikan program pengayaan uranium rahasia. 

Sejak saat itu, IAEA beberapa kali melaporkan ketidaktransparanan dan akses terbatas ke situs-situs nuklir Iran.

Ketegangan ini berujung pada Sanksi internasional terhadap Iran.

Pada 2015, Iran dan enam negara besar dunia (AS, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, Jerman) menandatangani kesepakatan bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 

Dalam kesepakatan ini, Iran setuju membatasi program nuklirnya dan memberikan akses lebih luas kepada IAEA.

Sebagai imbalannya, sanksi internasional terhadap Iran dicabut.

Selama beberapa tahun setelah JCPOA diteken, IAEA melaporkan bahwa Iran mematuhi isi perjanjian.

Tahun 2018, AS di bawah Presiden Donald Trump keluar dari JCPOA dan kembali menjatuhkan sanksi berat terhadap Iran.

Sebagai respons, Iran mulaI meningkatkan tingkat pengayaan uranium dan membatasi akses IAEA ke beberapa situs nuklirnya.

Hubungan dengan IAEA kembali memburuk sejak saat itu. 

IAEA mulai melaporkan penurunan transparansi, termasuk kamera pengawas yang dicopot dan pelarangan inspeksi di fasilitas tertentu.

Saat ini, Iran tetap mengklaim bahwa program nuklirnya murni untuk kepentingan damai, seperti pembangkit listrik dan riset medis.

IAEA tetap menyatakan kekhawatiran atas aktivitas nuklir Iran yang semakin dekat ke level senjata.

Iran baru-baru ini menyatakan kesediaannya untuk berdialog teknis dengan IAEA, tetapi menolak inspeksi langsung ke fasilitas nuklir.

Negosiasi mengenai kebangkitan kembali JCPOA dan kerja sama penuh dengan IAEA terus berlangsung melalui jalur diplomasi multilateral.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait IAEA dan Iran