Isu Ambalat Kembali Dibahas, Indonesia dan Malaysia Sepakat Lanjutkan Eksplorasi Teknis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali membahas isu strategis seputar wilayah perairan Ambalat dalam Konsultasi Tahunan RI–Malaysia yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/7/2025). 

Isu Ambalat adalah sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia yang telah berlangsung sejak awal 2000-an, khususnya terkait klaim atas Blok Ambalat di Laut Sulawesi.

Wilayah ini diyakini kaya akan cadangan minyak dan gas, sehingga menjadi titik panas dalam hubungan bilateral kedua negara.

Blok Ambalat sendiri berada di dekat perbatasan Kalimantan Utara (Indonesia) dan Sabah (Malaysia).

Dalam forum bilateral ini, kedua negara menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Ambalat di level teknis. 

Hal tersebut menyusul posisi kawasan tersebut yang masih belum memiliki kejelasan batas yurisdiksi.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan isu Ambalat memang kembali masuk dalam agenda pembicaraan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

“Tadi dibahas hal yang saya sampaikan,” kata Sugiono saat ditanya soal status pembahasan Ambalat.

Diketahui, Ambalat selama ini menjadi salah satu titik rawan dalam hubungan kedua negara. Khususnya menyangkut klaim wilayah laut dan potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas serta perikanan.

Meskipun belum mencapai kesepakatan konkret, kata Sugiono, kedua pihak sepakat melanjutkan pembahasan di level teknis.

“Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya, modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanannya,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai potensi yang bisa dikembangkan bersama di wilayah tersebut, Sugiono menyebut Ambalat menyimpan banyak sumber daya.

“Yang pasti potensi perikanan di situ ada, kemudian potensi, ya banyak lah,” ucapnya.

Namun untuk mekanisme kerja sama atau kerangka hukum pembagian kewenangan, Sugiono mengatakan hal itu belum menjadi bahasan dalam pertemuan antar pemimpin.

“Belum, belum dibicarakan. Nanti di tingkat teknis akan dibicarakan di kementerian-kementerian lain,” katanya.