Kamboja Larang Keluarga Tentara yang Tewas Unggah Konten Pemakaman, Pelanggar Tak Dapat Santunan

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kamboja kembali menerbitkan aturan ketat kepada warganya terkait konten media sosial yang menyangkut konflik dengan Thailand beberapa waktu lalu.

Pengetatan konten di media sosial tersebut terlihat dari kebijakan terbaru mereka yang melarang pengunggahan konten apapun terkait pemakaman tentara yang gugur di medan perang .

Menariknya, pelarangan tersebut juga berlaku bagi keluarga dari tentara yang tewas.

Bagi sanak saudara tentara yang melanggar aturan terbaru tersebut, maka ia tidak akan menerima bantuan maupun santunan apa pun dari pemerintah Kamboja.

Aturan tersebut, dikonfirmasi oleh Santiwithi Phrombut selaku Kontributor Thairath untuk Kamboja pada Senin (4/8/2025).

Phrombut mengungkapkan, ia telah berbicara dengan sejumlah sumber anomin dari Kamboja terkait kebijakan tersebut.

Sumber tersebut, mengatakan bahwa pemerintah Kamboja saat ini berupaya untuk mengirimkan sejumlah pejabat pemerintah ke keluarga prajurit yang gugur dalam pertempuran untuk membicarakan aturan ini. 

Melalui pembicaraan tersebut, pemerintah Kamboja juga menawarkan berbagai bentuk bantuan dan santunan kepada keluarga korban dengan menekankan aturan terkait pelarangan unggahan video ataupun foto pemakaman dari sang prajurit yang gugur di media sosial.

Bagi yang terlanjur mengunggahnya, pemerintah Kamboja juga telah memerintahkan untuk sang pengunggah untuk menghapusnya.

Menurut Phrombut, aturan baru ini diduga muncul lantaran banyak pihak keluarga yang meminta donasi dalam caption unggahan terkait pemakaman tentara yang tewas tersebut di media sosial .

Adapun mayoritas tentara Kamboja yang gugur selama peperangan dengan Thailand pada bulan Juli lalu, umumnya berasal dari keluarga yang relatif miskin. 

Baca juga: 10 Negara ASEAN dan Urutan Hari Kemerdekaan, Indonesia Bukan yang Tertua

Melalui unggahan tentang pemakaman tersebut, para keluarga korban berharap para dermawan ataupun warga sekitar ikut menyantuni.

Karena hal inilah, pemerintah Kamboja berinisiatif untuk menyantuni langsung keluarga korban dan menghentikan viralnya konten pemakaman tersebut.

Terkait aturan baru tersebut, Phrombut mengatakan, fokus dari pejabat pemerintah Kamboja terletak pada konten penyebarannya bukan pada seremoni atau acara pemakamannya.

Pemerintah Kamboja membolehkan keluarga prajurit yang gugur untuk mengadakan pemakaman dengan seremoni apapun selama hal tersebut tidak dibagikan di media sosial.