Sengketa Ambalat: Prabowo Dorong Penyelesaian Damai dan Itikad Baik dari Indonesia-Malaysia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat dengan Malaysia melalui jalur damai dan diplomasi. Pernyataan ini disampaikan Prabowo menanggapi klaim Pemerintah Malaysia yang menyebut kawasan maritim Ambalat sebagai bagian dari Laut Sulawesi.

“Kita cari penyelesaian yang baik. Yang damai,” ujar Prabowo usai membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

Prabowo menekankan bahwa penyelesaian yang konstruktif hanya dapat tercapai jika kedua negara menunjukkan itikad baik dalam proses dialog.

“Ada itikad baik dari dua pihak, ya. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” tambahnya.

Latar Belakang Sengketa Ambalat

Ambalat adalah blok maritim yang terletak di perairan antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia. 

Kawasan ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, sehingga menjadi titik panas dalam hubungan bilateral Indonesia–Malaysia sejak awal 2000-an.

Sengketa ini bermula dari tumpang tindih klaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara. 

Indonesia mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan peta tahun 1969 dan prinsip landas kontinen, sementara Malaysia mengklaim wilayah tersebut berdasarkan peta tahun 1979 yang tidak diakui secara internasional.

Baca juga: Menlu Malaysia Minta Warganya Hindari Istilah Ambalat: Kita Tak Ingin Berperang dengan Indonesia

Pernyataan Malaysia dan Implikasinya

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, dalam pidatonya di Dewan Rakyat Malaysia (5/8/2025), meminta agar warga Malaysia tidak lagi menggunakan istilah "Ambalat" untuk menyebut wilayah maritim yang disengketakan, dan menggantinya dengan "Laut Sulawesi".

Hasan berpendapat bahwa penggunaan istilah "Ambalat" oleh warga Malaysia justru memperkuat posisi Indonesia dalam klaim teritorial atas blok ND6 dan ND7 yang berada di kawasan tersebut.

“Saya ingin mengingatkan Dewan yang terhormat ini terkait penggunaan istilah 'Ambalat' oleh Indonesia. Klaim mereka mencakup sebagian Laut Sulawesi, termasuk Blok ND6 dan ND7,” ujar Hasan.