Trump Bersiap Ambil Alih Misi Kemanusiaan di Gaza, Sebut Netanyahu Tak Becus Urus Bantuan

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan siap mengambil alih langsung operasi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.

Langkah ini diungkap oleh pejabat AS, menyusul penilaian bahwa Israel gagal menangani distribusi bantuan secara memadai.

“Trump tidak senang harus mengambil alih kepemimpinan, tetapi tampaknya tidak ada cara lain,” ujar seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya, dikutip dari Anadolu.

Sebelum rencana pengambilalihan operasi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza disahkan, Trump dan Steve Witkoff, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, sempat melangsungkan rapat tertutup di Gedung Putih pada Selasa (6/8/2025).

Diskusi itu berlangsung tepat setelah Witkoff melakukan kunjungan langsung ke Gaza pekan lalu.

Witkoff menghabiskan lebih dari lima jam untuk mengevaluasi sistem distribusi bantuan yang selama ini dikelola oleh Israel melalui yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF).

Israel Tak Becus Jalankan Tugas

GFH sendiri merupakan Yayasan yang bertugas mengelola dan mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza di tengah konflik yang berkepanjangan.

Yayasan yang didirikan pada Februari 2025 dengan dukungan AS itu justru menuai kritik tajam karena dianggap tidak efektif dan bahkan berujung pada tragedi.

Baca juga: Netanyahu Ngotot Kuasai Gaza, Ancam Pecat Pejabat Israel yang Menentang

Ini karena Israel yang bertugas sebagai pengawasan dan pihak pengendali operasional yayasan gagal menjalankan perannya secara efektif dan aman.

Bahkan sejak GFH mulai beroperasi, setidaknya 1.300 warga Gaza tewas saat mencoba mengakses bantuan, akibat desak-desakan, kekacauan distribusi, hingga tembakan dari pasukan pengaman.

Hal ini menunjukkan sistem distribusi di bawah kendali Israel gagal menjamin keselamatan warga.

Parahnya, Gaza kini berada di ambang kelaparan massal. Data dari lembaga kemanusiaan dan laporan Departemen Luar Negeri AS menunjukkan bahwa lebih dari 188 orang, termasuk 94 anak-anak, telah meninggal karena kelaparan sejak Oktober 2023.

Kondisi tersebut terjadi karena kegagalan Israel dalam menyalurkan bantuan, dimana militer Zionis hanya mengizinkan 85 truk yang masuk setiap hari, angka yang jauh dari cukup dari kebutuhan bantuan mencapai 600 truk per hari.

Selain itu GFH juga dinilai tertutup dan tidak melibatkan badan kemanusiaan internasional secara utuh. Laporan keuangan, sistem audit, dan mekanisme akuntabilitas tidak dipublikasikan secara terbuka.

Sebagai negara donor utama, AS melihat bahwa keberlanjutan bantuan membutuhkan sistem yang terbuka dan profesional, bukan dikelola secara eksklusif oleh satu pihak dalam konflik.

Alasan tersebut yang membuat Trump murka, hingga yayasan yang didirikan pada Februari 2025 terpaksa diambil alih kembali oleh AS.

Presiden Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan komentar apapun terkait rencana ini.

Namun seorang pejabat Israel menyatakan bahwa Tel Aviv tidak keberatan dengan perluasan peran AS, dan menyebut bahwa kondisi saat ini “memang memerlukan pendekatan baru.”

Dalam skema baru yang sedang dirancang, negara-negara Teluk seperti Qatar disebut akan menyumbang dana besar untuk mendukung logistik dan pendistribusian.

Sementara itu, Mesir dan Yordania kemungkinan besar akan ikut serta dalam mendukung operasi kemanusiaan tersebut.

Meski dilakukan dengan risiko politik tinggi, keputusan ini didasari pada urgensi menyelamatkan jutaan nyawa dan memulihkan kemanusiaan di wilayah yang terkepung dan menderita.

(Tribunnews.com / Namira)