Manut Usulan Netanyahu, Kabinet Israel Setujui Rencana Pendudukan Kota Gaza

TRIBUNNEWS.COM -  Kabinet Keamanan Israel secara resmi menyetujui usulan Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu untuk menduduki Kota Gaza, wilayah yang terletak di bagian utara Jalur Gaza.

Meskipun belum diumumkan secara terbuka oleh Kantor Perdana Menteri Israel, laporan eksklusif dari media Axios yang dikutip dari Al Jazeera mengungkap kabinet politik-keamanan telah menyetujui rencana Netanyahu.

Jurnalis Barak Ravid dari Axios menyebut, berdasarkan sumber internal, kabinet Politik-Keamanan menyetujui usulan pendudukan Gaza dengan alasan mengeliminasi kekuatan militan Hamas yang masih bertahan di dalam kota.

Keputusan ini menandai eskalasi besar dalam konflik Israel-Palestina dan menambah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Rencananya, sebelum militer Israel mengambil alih Kota Gaza pada tanggal 7 Oktober 2025, mereka akan mengevakuasi seluruh warga sipil Palestina dari Kota Gaza ke kamp-kamp dan wilayah aman lainnya.

Tak hanya itu militer Israel juga turut memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.

Setelahnya, militer Israel akan bersiap melancarkan serangan darat besar-besaran untuk mengepung dan melumpuhkan militan Hamas yang masih bertahan di dalam kota.

Netanyahu Ngotot Kuasai Gaza

Keputusan para anggota kabinet keamanan sejalan dengan ambisi PM Netanyahu yang ingin menduduki secara penuh Jalur Gaza, Palestina seiring meningkatnya konflik berkepanjangan dengan kelompok Hamas.

Dalam keterangan resminya Netanyahu menjelaskan ambisi untuk mengambil alih Gaza bertujuan untuk menghancurkan kekuatan Hamas.

Baca juga: Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Pernah Tampung 250 Ribu Pengungsi Vietnam 17 Tahun

Pimpinan Yahudi itu meyakini Hamas tidak akan berhenti menyerang Israel jika tidak dilumpuhkan sepenuhnya. 

Oleh karenanya pendudukan penuh dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memastikan Jalur Gaza tidak lagi menjadi basis kekuatan bersenjata yang mengancam keamanan nasional Israel.

Selain itu upaya ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pembebasan sandera, setelah beberapa bulan terakhir mengalami hambatan akibat buntunya negosiasi gencatan senjata antara Israel dengan Hamas.

"Kita harus terus bersatu dan berjuang untuk mencapai semua tujuan perang: mengalahkan musuh, membebaskan sandera kita, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel." tegas Netanyahu.

Sikap ini menandakan operasi militer akan terus berlanjut hingga hasil yang diinginkan tercapai, meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi, baik dari sisi korban jiwa maupun kritik internasional.

Untuk merealisasikan ambisi tersebut, Netanyahu bahkan telah memberi sinyal keras kepada jajaran kabinet dan pejabat senior.

Jika ada yang tidak mendukung pendudukan penuh Gaza, mereka diminta mundur atau akan diberhentikan.

Ancaman pemecatan juga digunakan untuk mengeliminasi suara-suara yang mengusulkan gencatan senjata atau solusi diplomatik, terutama yang dinilai bisa melemahkan posisi tawar Israel terhadap Hamas.

Israel Siapkan Pihak Ketiga Untuk Ambil Alih Pemerintahan Gaza

Dalam wawancara eksklusif bersama Fox News, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan ia akan menyiapkan pihak ketiga untuk ambil alih pemerintahan Gaza.

Meski militer Israel berencana mengambil alih kendali penuh atas Kota Gaza, negara tersebut tidak berniat menjadi penguasa permanen atau badan pemerintahan di wilayah yang saat ini dikuasai kelompok Hamas itu.

Pernyataan ini muncul di tengah laporan eskalasi konflik dan persiapan pendudukan militer penuh atas Kota Gaza, yang telah disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel.

Netanyahu menyebut setelah target militer tercapai, Israel akan menyerahkan tanggung jawab pemerintahan Gaza kepada "pihak ketiga" yang belum disebutkan secara eksplisit.

"Kami tidak ingin menjadi pemerintahan permanen di Gaza. Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan, tapi bukan mengelola wilayah itu," ujar Netanyahu.

Namun demikian, Netanyahu tidak memberikan rincian siapa sebenarnya pihak ketiga yang akan mengambil alih pemerintahan Gaza pasca-operasi militer.

Hal ini memicu spekulasi luas di kalangan analis politik dan komunitas internasional. Beberapa kemungkinan yang beredar mencakup Pemerintah Otoritas Palestina (PA) yang saat ini memerintah di Tepi Barat, meskipun PA memiliki hubungan yang tegang dengan Israel.

Kemudian ada Koalisi internasional atau pengelolaan sementara oleh badan multilateral di bawah pengawasan PBB atau negara Arab.

Serta Badan sipil lokal yang diawasi dari luar oleh negara-negara mitra Israel atau negara-negara kawasan.

(Tribunnews.com / Namira)