Siap Akui Palestina, PM Australia Tanggapi Pedas Kecaman Netanyahu

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menyampaikan pernyataan tegas terkait keputusannya yang akan segera mengakui negara Palestina.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC pada Selasa (12/8/2025), Albanese mengkritik tajam Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu atas sikapnya yang dinilai menutup mata terhadap penderitaan rakyat Gaza.

Australia dan Israel selama ini menjalin hubungan diplomatik yang erat, termasuk kerja sama di bidang pertahanan, teknologi, dan intelijen. 

Namun, eskalasi kekerasan di Gaza dan krisis kemanusiaan yang tak kunjung mereda telah mendorong pemerintah Australia untuk mengevaluasi posisinya.

Sehari sebelumnya, Senin (11/8), Albanese mengumumkan bahwa Australia akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB yang akan digelar pada bulan September. 

Keputusan ini membuat Israel melayangkan kecaman, dengan Netanyahu mempertahankan narasi lama bahwa operasi militer di Gaza adalah satu-satunya jalan mencapai keamanan. 

Namun bagi Albanese, argumen tersebut tak lagi dapat dibenarkan di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.

"Netanyahu kembali menegaskan kepada saya apa yang telah ia katakan secara terbuka, yaitu mengingkari konsekuensi yang terjadi pada orang-orang tak bersalah," ujar Albanese, dikutip dari Al Jazeera.

Menurutnya, Netanyahu terus mengulang argumen yang sama seperti yang dikemukakannya tahun lalu terkait pelaksanaan perang Israel di Gaza, yang kini telah menewaskan lebih dari 61.500 warga Palestina sejak Oktober 2023.

Australia memutuskan untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari upaya global yang terkoordinasi untuk mendorong solusi dua negara. 

Menurut Albanese, langkah ini bukan hanya respons atas kebuntuan diplomatik, tetapi juga karena "status quo" yang semakin mengorbankan nyawa warga sipil setiap harinya.

Baca juga: Daftar Negara yang Akan dan Telah Akui Negara Palestina, Terbaru Australia

“Risiko mencoba sesuatu jauh lebih kecil dibanding membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Kami memilih untuk bertindak,” katanya.

"Dampak status quo terus bertambah setiap harinya, dan dampaknya bisa diukur dengan nyawa-nyawa tak berdosa," tambahnya. 

Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari perubahan sikap publik dalam negeri. 

Dalam beberapa bulan terakhir, protes besar-besaran bermunculan di berbagai kota di Australia, termasuk demonstrasi puluhan ribu warga di Sydney yang menyerukan diakhirinya blokade bantuan ke Gaza. 

Tekanan moral dan kemanusiaan semakin meningkat seiring laporan-laporan yang menyebutkan warga Gaza menghadapi bencana kelaparan, kekurangan gizi, dan hilangnya akses layanan kesehatan.

Israel, di sisi lain, terus menolak pendekatan diplomatik yang dianggap memberi ruang kepada Hamas, dan bahkan berencana mengambil alih kendali penuh atas Kota Gaza.

Baca juga: Australia Umumkan Akan Akui Negara Palestina pada September 2025 di Sidang PBB

Langkah ini dinilai oleh pejabat senior PBB sebagai "bencana lain yang akan segera terjadi".

Bagi Albanese, solusi dua negara bukan hanya wacana, tetapi keharusan moral. 

“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujarnya.

“Bagi saya, sangat jelas… kita membutuhkan solusi politik, bukan solusi militer," tambahnya.

Langkah Australia yang bergabung dengan Prancis, Kanada, dan Inggris untuk mengakui Palestina memberi sinyal kuat bahwa semakin banyak negara Barat bersedia meninggalkan pendekatan lama yang tak membawa hasil. 

Syarat-syarat Pengakuan Negara Palestina oleh Australia

Mengutip dari The Guardian, syarat-syarat ini disampaikan oleh Albanese setelah ia berdiskusi dengan Mahmoud Abbas, kepala Otoritas Palestina. 

Janji-janji ini merupakan komitmen yang diajukan oleh Abbas terkait masa depan Negara Palestina.

• Palestina yang Didemiliterisasi: Negara Palestina di masa depan harus didemiliterisasi, yang berarti tidak memiliki kekuatan militer.
• Mengakui Hak Israel untuk Hidup Damai: Palestina harus secara eksplisit mengakui hak Israel untuk hidup damai dan aman sebagai sebuah negara.
• Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Reformasi Pemerintahan: Palestina harus mengadakan pemilihan umum dan melakukan reformasi yang diperlukan dalam sistem pemerintahannya.
• Tidak Ada Peran untuk Hamas: Kelompok teror Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Negara Palestina di masa depan.

Hubungan Australia dalam Konflik Palestina vs Israel

Australia memiliki sejarah hubungan yang kompleks dengan konflik Palestina–Israel. 

Secara tradisional, Australia termasuk sekutu dekat Amerika Serikat dan memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Israel. 

Selama bertahun-tahun, pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di Canberra cenderung mendukung posisi Israel dalam forum internasional, atau memilih bersikap netral terkait isu Palestina.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran kebijakan luar negeri yang lebih menekankan nilai keadilan, hak asasi manusia, dan pendekatan multilateral. 

Meningkatnya jumlah korban sipil dan memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza menjadi titik balik bagi pemerintah Australia dalam mengevaluasi posisinya.

Keputusan untuk mengakui negara Palestina merupakan langkah berani yang mengindikasikan bahwa Australia tak lagi ingin menjadi penonton dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. 

Dengan mendukung solusi dua negara, Australia berharap dapat mendorong penyelesaian damai yang inklusif dan berkeadilan, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi rakyat Palestina yang selama ini terpinggirkan dari proses perdamaian.

Negara-Negara yang Telah dan Akan Mengakui Negara Palestina

Pengakuan terhadap negara Palestina telah menjadi isu geopolitik yang penting dalam beberapa dekade terakhir. Hingga saat ini, lebih dari 140 negara anggota PBB telah secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Negara-negara tersebut sebagian besar berasal dari kawasan Asia, Afrika, serta beberapa dari Eropa Timur dan Skandinavia.

Beberapa negara utama yang telah mengakui Palestina antara lain:

Swedia (2014), negara Eropa Barat pertama yang mengakui Palestina secara resmi.

Vatican/Holy See (2015), sebagai negara pengamat permanen di PBB, Vatikan mengakui Palestina dan menandatangani perjanjian bilateral.

Rusia, Tiongkok, India, Brasil, dan Afrika Selatan, negara-negara besar dari BRICS yang mendukung Palestina.

Sebagian besar negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, Turki, Mesir, dan Iran.

Sementara itu, beberapa negara yang akan atau berencana mengakui Palestina dalam waktu dekat termasuk:

Spanyol, Irlandia, dan Norwegia – pada Mei 2025 lalu, ketiganya secara resmi mengumumkan pengakuan atas negara Palestina.

Australia, Kanada, dan Inggris – secara diplomatik menyatakan komitmennya untuk mendukung solusi dua negara dan direncanakan akan mengakui Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB bulan September 2025.

Prancis dan Selandia Baru – disebut juga sedang mempertimbangkan langkah serupa dalam kerangka koordinasi global.

Langkah-langkah ini mencerminkan perubahan sikap komunitas internasional yang semakin tidak sabar terhadap stagnasi perdamaian dan semakin terbuka terhadap pengakuan hak rakyat Palestina untuk memiliki negara berdaulat.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Australia dan Konflik Palestina vs Israel