7 Negara Kutuk Israel, Kecam Ide Netanyahu Perluas Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

Pernyataan tersebut disampaikan oleh PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani melalui akun resmi di platform X, sebagaimana dikutip dari Gazeta Express.

Ia menyebut tindakan Netanyahu “absurd” dan “menghasut”, Qatar mendesak komunitas internasional menghentikan pelanggaran berbahaya demi menjaga perdamaian regional menyoroti bagaimana langkah Israel menghancurkan peluang diplomasi dan keamanan global.

3.. Mesir

Senada dengan yang lain, Pemerintah Mesir menyatakan kecaman keras terhadap proyek perluasan permukiman Israel di Tepi Barat.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan bahwa keputusan pemerintah Israel untuk menambah ribuan unit permukiman baru di wilayah pendudukan bukan hanya melanggar hukum internasional.

Tetapi juga menggagalkan seluruh upaya perdamaian yang telah dilakukan melalui berbagai perundingan, termasuk kesepakatan yang dimediasi oleh negara-negara Arab dan Barat.

4. Irak

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri Irak, Baghdad mengecam keras langkah pemerintah Israel yang dianggap tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.

Menurut Irak, retorika Netanyahu dan kebijakan agresifnya di wilayah pendudukan adalah bentuk provokasi langsung terhadap negara-negara tetangga, yang dapat memicu eskalasi militer lintas perbatasan.

Pejabat Irak menegaskan bahwa kebijakan perluasan permukiman tersebut tidak dapat dilepaskan dari agenda politik jangka panjang Israel untuk memperluas kontrol atas wilayah Palestina dan mengubah fakta di lapangan sebelum perundingan damai bisa dimulai kembali.

5. Arab Saudi

Serupa dengan yang lainnya, Arab Saudi menyatakan penolakan total terhadap rencana pemerintah Israel memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Lantaran dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam prospek perdamaian di Timur Tengah.

Dalam pernyataan resmi yang disiarkan Saudi Press Agency (SPA), Riyadh menegaskan kembali hak historis rakyat Palestina atas tanah mereka, termasuk wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sebagai bagian dari negara Palestina merdeka dengan perbatasan 1967.

Pemerintah Arab Saudi menilai langkah tersebut akan semakin mengikis peluang tercapainya perdamaian yang sudah rapuh, sekaligus menjadi hambatan serius terhadap inisiatif solusi dua negara yang didukung komunitas internasional.