Prancis Tanggapi Netanyahu soal Tuduhan Antisemit Gara-gara Mau Akui Palestina

TRIBUNNEWS.COM - Prancis menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menuduh Prancis bersikap antisemit karena berupaya mengakui negara Palestina.

Menurut Netanyahu, definisi antisemit sama dengan anti-zionisme.

Zionisme adalah ideologi dan gerakan politik yang mendukung kembalinya bangsa Yahudi ke wilayah Palestina dan mendirikan negara Yahudi di sana.

Dalam wawancara dengan Lex Fridman dalam sebuah podcast pada 14 Juli 2023, Netanyahu mengemukakan pendapatnya bahwa antisemit adalah anti-zionisme.

"Hari ini antisemitisme adalah anti-Zionisme. Mereka yang menentang orang Yahudi menentang negara Yahudi," kata Netanyahu pada saat itu, lapor Israel National News.

Setelah meletusnya serangan Israel ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023, dunia menyaksikan ratusan ribu kematian warga Palestina di Gaza dan kehancuran yang luar biasa.

Sejumlah negara termasuk Prancis yang sebelumnya tidak/belum mengakui negara Palestina, kini berupaya untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara.

Namun, Netanyahu menganggap upaya tersebut sebagai antisemit, sementara Prancis menanggapinya dengan tegas.

"Prancis tidak membutuhkan pelajaran dalam memerangi anti-Semitisme," kata Menteri Delegasi Prancis untuk Urusan Eropa Benjamin Haddad pada hari Selasa (19/8/2025).

Pernyataan tersebut menanggapi tuduhan Netanyahu bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron mengobarkan "anti-Semitisme."

"Saya ingin menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa isu anti-Semitisme, yang meracuni masyarakat Eropa kita—dan kita telah menyaksikan peningkatan kekerasan anti-Semit sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023—tidak dapat dieksploitasi," ujar Haddad kepada stasiun televisi Prancis, BFMTV, seraya menambahkan bahwa otoritas Prancis "tidak pernah ragu untuk memerangi anti-Semitisme."

Baca juga: Dubes Prancis: Mengakui Palestina Langkah Menuju Berakhirnya Perang Gaza

Pesan Netanyahu untuk Prancis

Sebelumnya, Netanyahu mengatakan seruan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui Palestina sebagai negara telah memicu "api anti-Semitisme."

"Seruan Anda untuk mengakui negara Palestina semakin menyulut api anti-Semitisme. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya peredaan," ujar Netanyahu dalam suratnya kepada Macron. 

Netanyahu menganggap seruan Prancis untuk mengakui negara Palestina akan menguntungkan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).

"Ini menguntungkan Hamas, memperkuat tekad Hamas untuk tidak membebaskan para sandera, membuat mereka yang mengancam orang Yahudi Prancis semakin berani, dan mengobarkan kebencian yang kini berkobar di jalan-jalan Anda terhadap orang Yahudi," kata Netanyahu.

Prancis berulang kali menyerukan kepada negara lain agar  mengikuti langkahnya untuk mengakui negara Palestina.

Dalam konferensi pers bersama Raja Abdullah II dari Yordania pada 16 Februari 2024, Macron mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina bukan tabu bagi Prancis.

Macron menegaskan kembali niat Prancis dalam kunjungan kenegaraan ke Jerman bersama Kanselir Olaf Scholz pada 28-29 Mei 2024.

Ia siap mengakui Palestina—asal dilakukan pada waktu yang tepat dan bukan berdasar emosi. 

“Saya sepenuhnya siap mengakui negara Palestina, namun saya percaya pengakuan ini harus dilakukan pada saat yang tepat. Saya tidak akan mengakui pengakuan ini didorong oleh ‘emosi," kata Macron saat itu.

Macron mengulangi seruannya pada 9 April 2025 bahwa Prancis bisa mengakui negara Palestina sekitar bulan Juni saat konferensi bersama Arab Saudi di New York berlangsung. 

“Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan ke depan," kata Macron, lapor Al Jazeera.

Pada 29 Juni 2025, dukungan Prancis semakin kuat dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, yang menegaskan Prancis bertekad mengakui negara Palestina.

Pada 25 Juli lalu, Presiden Macron menyatakan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB di September 2025.

Ia menyebut aksi ini sebagai cerminan komitmen abadi Prancis terhadap perdamaian adil dan dua-negara.

Bersama 14 negara lainnya pada Juli lalu, Prancis meluncurkan seruan kolektif agar komunitas internasional — terutama negara-negara yang belum — segera mengakui Palestina.

Ada pun 14 negara tersebut yaitu Andorra, Australia, Canada, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

Keputusan Prancis digambarkan sebagai simbol dukungan Prancis terhadap diplomasi daripada kekuatan militer, serta dorongan tegas untuk menyelamatkan solusi dua-negara di tengah konflik yang memanas.

Macron menekankan pengakuan terhadap Palestina selaras dengan solusi dua negara, dengan syarat Palestina demiliterisasi dan mampu hidup berdampingan secara damai bersama Israel, menurut laporan TIME.

Sementara itu, sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menganggap pernyataan Macron sebagai tidak berbobot.

Netanyahu dan sekutunya mengutuk keras langkah tersebut dengan klaim memberikan imbalan kepada Hamas.

Sejak Oktober 2023, Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza, memperburuk kehancuran dan kelaparan di kawasan tersebut.

Setidaknya 62.004 warga Palestina telah tewas dan 156.230 lainnya terluka dalam perang genosida Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, kata Kementerian Kesehatan pada hari Senin (18/8/2025), lapor Anadolu Agency.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)