Top Rank
6 Negara dengan Gaji Polisi Tertinggi di ASEAN, Indonesia Ada di Posisi Berapa?
Berikut ulasan terkait daftar gaji polisi di negara ASEAN, Indonesia menempati posisi terbawah dalam daftar gaji polisi di kawasan Asia Tenggara.
Penulis:
Namira Yunia Lestanti
Editor:
Whiesa Daniswara
Dengan memberikan gaji yang besar, risiko aparat mencari “tambahan” penghasilan ilegal dapat ditekan seminimal mungkin.
Kendati demikian, polisi di Singapura dituntut memiliki tingkat disiplin, integritas, dan profesionalisme yang tinggi. Proses rekrutmen pun ketat, dengan seleksi pendidikan, pelatihan fisik, dan mental yang berat.
2. Malaysia
Malaysia termasuk dalam kategori negara upper middle income menurut Bank Dunia.
Dengan PDB per kapita sekitar 12.000 dolar AS, Malaysia memiliki kapasitas fiskal lebih besar dibanding negara-negara tetangganya seperti Thailand, Vietnam, atau Indonesia.
Stabilitas ekonomi ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih besar pada kesejahteraan aparat, termasuk gaji polisi yang dipatok sekitar 1.140 dolar AS per bulan atau sekitar Rp17–18 juta.
Selain gaji pokok, polisi Malaysia juga menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan perumahan, transportasi, dan risiko kerja.
Sistem ini membuat total penghasilan aparat kepolisian mereka lebih kompetitif dibandingkan negara lain di ASEAN, sehingga menempatkan Malaysia di posisi kedua.
Peningkatan gaji dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi insentif perilaku menyimpang dengan memberikan kompensasi yang lebih baik, meskipun efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
3. Thailand
Thailand menempati posisi ketiga dalam daftar gaji polisi terbesar di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.
Adapun rata-rata gaji polisi di Thailand berada di kisaran 702 dolar AS per bulan atau sekitar Rp10,5–11 juta.
Kondisi ini tidak lepas dari kekuatan ekonomi Thailand yang relatif lebih mapan dibandingkan sebagian besar negara tetangganya.
Dengan PDB nominal terbesar kedua di ASEAN setelah Indonesia, Thailand memiliki ruang fiskal lebih luas untuk mengalokasikan anggaran negara, termasuk sektor keamanan.
Pemerintah menilai stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor vital mengingat sejarah panjang dinamika politik Thailand yang kerap ditandai dengan kudeta militer maupun gejolak sosial.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.