Benarkah Kamboja Sukses Menangkal Separuh Kasus Penipuan Siber?

Korupsi yang mengakar di negara tersebut ditambah dengan lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi, menjadikan Kamboja sebagai tempat yang ideal bagi aktivitas penipuan daring.

Namun, Phnom Penh kemungkinan mulai bertindak karena meningkatnya tekanan dari sekutu dekatnya, Cina. Meski banyak jaringan penipuan yang beroperasi di Kamboja dijalankan oleh warga negara Cina, banyak pula korban utama mereka berasal dari Cina.

Pada Januari, Kamboja mengekstradisi Chen Zhi, pengusaha kelahiran Cina, ke Beijing setelah penyelidikan bersama. Langkah ini mengindikasikan betapa eratnya isu penipuan online dengan hubungan Kamboja dengan Cina.

Amerika Serikat juga mempertegas responsnya karena jaringan penipuan yang berbasis di Asia Tenggara semakin sering menargetkan korban di negara-negara Barat, terutama warga negara Amerika Serikat. Pada 2025, Washington mengambil tindakan terhadap Huione Group, konglomerat yang berbasis di Kamboja dan memiliki kaitan dengan keluarga penguasa.

Beberapa taipan lain juga telah dikenai sanksi, termasuk Senator Ly Yong Phat, sekutu dekat Hun Sen.

Jaringan penipuan Asia Tenggara berhasil kuras miliaran dolar AS

Pekan lalu, Scott Schelble, wakil asisten direktur Divisi Operasi Internasional di Federal Bureau of Investigation (FBI), mengunjungi Thailand, Cambodia, dan Vietnam. Kunjungan tersebut dilakukan saat Amerika Serikat meningkatkan koordinasi regional untuk melawan jaringan penipuan.

“Ini bukan kejahatan kecil atau terisolasi; ini adalah perusahaan kriminal yang canggih dan memiliki sumber daya besar. Mereka memanfaatkan perbatasan, teknologi, dan orang-orang yang rentan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar,” katanya setelah kunjungan tersebut, menurut Bloomberg.

US Treasury memperkirakan warga Amerika kehilangan setidaknya US$10 miliar (sekitar Rp170 triliun) pada 2024 akibat operasi penipuan yang berbasis di Asia Tenggara.

“Komunitas internasional perlu mempertahankan dan meningkatkan desakan,” kata Julia Dickson, associate fellow di Center for Strategic and International Studies kepada DW.

“Jika biaya bagi ekonomi ilegal lebih besar daripada keuntungan dari penipuan, pemerintah mungkin akan terdorong untuk bertindak,” lanjutnya.

Dalam sebuah wawancara dengan media Barat pada akhir bulan lalu, Perdana Menteri Hun Manet membantah mengetahui aktivitas Chen Zhi dan Prince Group yang dipimpinnya. Namun ia mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP) bahwa pemerintahnya serius menindak praktik tersebut karena industri ilegal itu, “merusak ekonomi kami yang jujur. Ini telah memberi reputasi buruk bagi Kamboja."

Ia menambahkan bahwa dampak negatif terhadap pariwisata dan investasi, “adalah alasan mengapa kami harus membersihkan masalah ini."

Dibasmi, tapi selalu muncul lagi

Ekonomi penipuan juga terkait dengan ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand.

Meski sengketa tersebut pada dasarnya berakar pada klaim soal wilayah yang telah lama berlangsung, Bangkok semakin sering menggambarkan sebagian operasi perbatasannya sebagai bagian dari upaya melawan kompleks penipuan di daerah terpencil dekat perbatasan.

Namun, sebagian besar pakar sepakat bahwa kemampuan Kamboja untuk membongkar industri ilegal bukan soal kapasitas melainkan kemauan politik.