Saat Dunia Menoleh ke Iran, Gaza Makin Terlupakan

Selama berbulan-bulan, telah ada berbagai upaya mediasi internasional untuk menciptakan gencatan senjata yang stabil antara Hamas dan Israel. Baru-baru ini, pada hari Minggu (13/04), sebuah delegasi Hamas berangkat ke Kairo untuk berbicara dengan mediator Mesir mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses gencatan senjata.

Fokus pembicaraan adalah pada poin-poin yang masih belum terselesaikan dari fase pertama gencatan senjata yang disepakati lebih dari setengah tahun lalu, serta pertanyaan apakah fase kedua, dan terutama fase final, dapat benar-benar tercapai.

Hamas, kelompok islamis militan yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara lainnya, memicu perang dahsyat di Jalur Gaza melalui serangannya ke Israel pada 7 Oktober 2023. Israel merespons dengan serangan besar-besaran dari udara dan darat. Sejak 10 Oktober 2025, berlaku gencatan senjata yang rapuh, yang berulang kali terganggu oleh serangan-serangan kecil.

Namun, sejauh ini hasil dari gencatan senjata tersebut dinilai mengecewakan oleh para ahli. Pembicaraan politik terhenti, begitu pula harapan untuk stabilitas jangka panjang. Enam bulan kemudian, "janji yang penuh harapan ini sebagian besar belum terpenuhi," demikian disebutkan dalam analisis Norwegian Refugee Council.

Negosiasi tanpa kemajuan

Upaya penyelesaian dan mediasi yang saat ini juga dibayangi oleh dampak perang Iran sudah lama menunjukkan minim kemajuan. Salah satunya adalah kerja "Dewan Perdamaian" yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump. Dewan ini diluncurkan dengan ambisi besar—bahkan sebagai pesaing PBB, tetapi sejauh ini hampir tidak memberikan dampak nyata.

Memang, struktur kelembagaan telah dibentuk dan janji pendanaan miliaran telah disampaikan. Namun, menurut laporan media, banyak dari dana tersebut mengalir sangat lambat atau bahkan belum sama sekali.

Pakar Israel dan Timur Tengah, Peter Lintl dari Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) di Berlin, menggambarkan situasi dengan hati-hati: "Saat ini semuanya tampak berputar," katanya, tapi hanya berputar di tempat. Isu-isu utama seperti pelucutan senjata Hamas, pemerintahan masa depan Gaza, dan penarikan pasukan Israel masih belum terselesaikan selama berbulan-bulan. Selain itu, belum ada mekanisme efektif untuk menegakkan kesepakatan, bahkan jika kesepakatan itu tercapai.

Pandangan serupa disampaikan oleh Simon Wolfgang Fuchs, seorang ahli studi Islam dari Universitas Ibrani Yerusalem. Menurutnya, pembicaraan tidak mengalami kemajuan, tenggat waktu terus terlewati, dan kesan stagnasi diplomatik semakin menguat. Dinamika yang ada lebih didominasi oleh ketidakpercayaan daripada upaya mendekatkan posisi.

Titik tersulit: Pelucutan senjata Hamas

Persoalan yang dihadapi bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut isu-isu mendasar, termasuk urutan langkah yang harus diambil. Salah satu perdebatan utama adalah apakah Hamas harus dilucuti terlebih dahulu atau Israel yang harus menarik pasukannya lebih dulu.

Pada awal tahun 2026, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa pengamat internasional independen akan mengawasi proses demiliterisasi Gaza.

Rencana semacam ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada gagasan konkret untuk masa transisi. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kompromi dari kedua pihak, dan hal inilah yang masih belum tercapai.

"Bagi Israel jelas: pelucutan senjata dulu, baru penarikan pasukan. Bagi Hamas justru sebaliknya," jelas Fuchs. Kedua pihak tetap bertahan pada posisi masing-masing yang saat ini sulit dijembatani.

Padahal, kesepakatan mengenai hal ini sangat menentukan perkembangan selanjutnya. Di sisi lain, meskipun melemah secara militer, Hamas tetap menjadi aktor penting: strukturnya masih ada, mereka masih mengontrol sebagian wilayah Gaza, dan berfungsi sebagai otoritas de facto. Hal ini semakin menyulitkan solusi politik.

Situasi militer yang tegang

Secara militer, situasi juga tetap tegang. Israel terus melakukan serangan terarah terhadap pimpinan Hamas, tetapi serangan tersebut sering kali juga menimbulkan korban sipil, yang semakin memperkecil peluang perdamaian jangka panjang.

Menurut analisis terbaru dari organisasi bantuan internasional Oxfam, rencana gencatan senjata dari pemerintahan Trump berada di ambang kegagalan. Elemen penting lainnya dari rencana Gaza juga belum terlaksana, termasuk pembentukan badan teknokrat untuk mengelola administrasi sipil Gaza.