Spanyol Resmi Larang Ben Gvir dan Smotrich, Tanggapan atas Sanksi Tel Aviv

Itamar Ben Gvir adalah Menteri Keamanan Nasional Israel yang dikenal sebagai tokoh ultra-nasionalis dan kontroversial dalam pemerintahan Netanyahu.

Ben Gvir memimpin partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) dan sering dikritik karena retorika ekstrem terhadap warga Palestina serta dukungannya terhadap perluasan pemukiman di Tepi Barat.

Ben Gvir juga pernah menjadi pengacara bagi aktivis sayap kanan dan memiliki sejarah panjang dalam gerakan Kahanis yang dilarang di Israel.

Bezalel Smotrich menjabat sebagai Menteri Keuangan Israel sekaligus memiliki peran dalam Kementerian Pertahanan terkait urusan sipil di Tepi Barat.

Smotrich memimpin partai Religious Zionism dan dikenal sebagai arsitek kebijakan “aneksasi diam-diam” wilayah Palestina.

Dirinya secara terbuka menolak solusi dua negara dan mendukung kontrol penuh Israel atas Gaza dan Tepi Barat, termasuk legalisasi pos pemukiman ilegal serta pemblokiran bantuan kemanusiaan ke Gaza2.

Gelombang Sanksi Internasional

Tekanan diplomatik terhadap dua tokoh garis keras Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, terus meningkat seiring eskalasi konflik di Gaza.

Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich menjadi sorotan global karena kebijakan ekstremis mereka yang dinilai memperburuk konflik Palestina–Israel.

Tuduhan penghasutan kekerasan, dukungan terhadap pemukiman ilegal, dan penolakan terhadap solusi dua negara telah memicu gelombang sanksi dari berbagai negara.

Negara-negara seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia telah menjatuhkan larangan perjalanan dan membekukan aset pribadi Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich.

Spanyol dan Belgia bahkan menetapkan Itamar Ben Gvir dan Bezalel SmotricH sebagai persona non grata, melarang mereka masuk ke wilayah negara dan mendorong sanksi tambahan di tingkat Uni Eropa.

Baca juga: Daftar Negara yang Berlakukan Larangan Masuk bagi Ben Gvir dan Smotrich, Terbaru Spanyol

Di dalam Uni Eropa sendiri, negara-negara seperti Swedia, Belanda, Finlandia, dan Irlandia aktif mendesak agar sanksi dijatuhkan terhadap pejabat Israel garis keras.

Tak berhenti di Eropa Barat, tekanan juga datang dari negara-negara lain.

Slovenia dan Luxemburg bergabung dalam desakan sanksi, sementara Afrika Selatan mengambil langkah lebih jauh dengan memimpin gugatan genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

Di sisi lain, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Kolombia, Kuba, Irak, Libya, Namibia, Nikaragua, Oman, dan Saint Vincent and Grenadines menandatangani kesepakatan dalam Grup Den Haag untuk menjatuhkan enam sanksi kolektif, termasuk embargo senjata dan larangan kapal perang Israel berlabuh.