Menhan AS Mendadak Kumpulkan Para Jenderalnya dari Seluruh Dunia, Ada Apa?

TRIBUNNEWS.COM, AS  -  Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth memanggil para pemimpin militer ke sebuah pertemuan misterius di Virginia, AS.

Alasan akan diadakannya pertemuan tersebut masih belum jelas.

Presiden AS Donald Trump menepis isu ada kekhawatiran di balik rencana pertemuan yang dijadwalkan Selasa (30/9/2025) depan itu.

Trump menyebutnya 'bukan masalah besar'.

Para pemimpin militer itu adalah jenderal para perwira senior militer Amerika Serikat dari pos mereka di seluruh dunia.

Ini diperkirakan akan menjadi pertemuan langka.

Pemanggilan tersebut dilaporkan di media AS kemarin dan dikonfirmasi kemudian pada hari itu oleh Juru Bicara Pentagon Sean Parnell.

Belum jelas alasan mengapa Hegseth memerintahkan para jenderal dan laksamana AS dari seluruh dunia untuk bertemu di Virginia dalam waktu sesingkat itu.

Ada sekitar 800 jenderal dan laksamana di militer AS.

Para pejabat senior tersebut dalam beberapa kasus, dapat memimpin ribuan pasukan, termasuk di lokasi sensitif di luar negeri.

Sebagian besar memiliki jadwal terperinci yang ditetapkan beberapa minggu sebelumnya.

Seorang pejabat militer, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa jadwal tersebut kini telah diubah rencananya.

“Orang-orang berusaha keras untuk mengubah rencana mereka dan melihat apakah mereka harus hadir,” kata pejabat itu.

Sementara itu, Parnell menolak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pertemuan tersebut, dan mengatakan kepada wartawan, “Menteri Perang akan menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin militer seniornya awal minggu depan.”

Trump Heran

Pada upacara penandatanganan di Ruang Oval Gedung Putih pada Kamis (25/9/2025) kemarin, Trump menyatakan optimismenya tentang pertemuan Hegseth dengan para jenderal itu dan menggambarkannya sebagai ide yang bagus.

"Saya menyukainya. Saya pikir itu hebat," kata Trump.

 "Biarkan dia bersahabat dengan para jenderal dan laksamana dari seluruh dunia."

Ia juga tampak meremehkan kekhawatiran bahwa acara tersebut dapat melengserkan para pemimpin militer dari jabatan-jabatan penting bagi keamanan nasional.

 Ia menyatakan keterkejutannya bahwa pertemuan yang dijadwalkan pada hari Selasa itu justru mendapat perhatian nasional.

"Kenapa itu jadi masalah besar?" tanya Trump kepada seorang reporter.

 "Fakta bahwa kita akur dengan para jenderal dan laksamana? Ingat, saya presiden perdamaian. Akur itu baik. Itu bagus. Kalian bersikap seolah-olah ini hal yang buruk."

Wakil Presiden JD Vance, yang hadir dalam pertemuan di Ruang Oval, juga berusaha menepis kritik yang diantisipasi.

"Bukanlah hal yang aneh jika para jenderal yang melapor kepada menteri perang dan kemudian kepada presiden Amerika Serikat datang untuk berbicara dengan menteri perang," kata Vance, seraya menambahkan bahwa "aneh" bahwa para wartawan menanyakan hal tersebut.

Sejak Trump menjabat untuk masa jabatan kedua pada bulan Januari, ia dan Hegseth telah melakukan kampanye untuk menata ulang Departemen Pertahanan.

Mereka misalnya, telah memecat para pemimpin militer tinggi, termasuk CQ Brown, mantan jenderal Angkatan Udara yang menjabat sebagai ketua Kepala Staf Gabungan.

Pada bulan Mei, ia memerintahkan pengurangan 20 persen dalam jumlah perwira bintang empat, dan menambahkan bahwa akan ada pengurangan tambahan 10 persen di kalangan perwira umum dan perwira tinggi di seluruh militer.

Hegseth juga meminta militer untuk mengakhiri inisiatif keberagamannya, dan beberapa pejabat telah diberhentikan karena dugaan peran mereka dalam program tersebut.

Sebaliknya, Hegseth telah meminta militer untuk meningkatkan “daya mematikan” dan “mengembalikan” “etos prajuritnya”.

Awal bulan ini, Trump menandatangani perintah yang menjadikannya kebijakan untuk menyebut Departemen Pertahanan sebagai Departemen Perang, seperti yang terjadi hingga tahun 1949.

Namun, perubahan nama tersebut sebagian besar akan tetap terbatas pada cabang eksekutif.

Perubahan permanen akan mengharuskan Kongres untuk mengesahkan undang-undang yang mengadopsi nama baru tersebut.

Sumber: Reuters/Al Jazeera