Trump-Netanyahu Gelar Pertemuan Panas: Nasib Gaza Bakal di Persimpangan Damai atau Perang?

Netanyahu dan kubu sayap kanan dalam pemerintahannya menolak keras keterlibatan Otoritas Palestina, karena dianggap membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina yang selama ini ditentang.

Selain itu, proposal Gedung Putih juga menyebut secara implisit tentang aspirasi negara Palestina di masa depan.

Hal ini menimbulkan resistensi tajam, terutama dari mitra koalisi Netanyahu seperti Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich.

Kedua tokoh sayap kanan itu bahkan mengancam akan menjatuhkan pemerintah jika Netanyahu menerima kesepakatan yang mereka anggap melemahkan posisi Israel.

Netanyahu juga diyakini ragu karena faktor dinamika politik dalam negeri.

Ia menghadapi tekanan kuat dari keluarga sandera yang mendesak perang segera dihentikan, sementara basis pendukung sayap kanan menuntut penghancuran total Hamas. 

Kondisi ini membuat Netanyahu terjebak di antara dua tuntutan yang saling bertolak belakang.

Dengan tekanan dari koalisi internal, tuntutan publik, serta dilema strategis mengenai masa depan Gaza, posisi Netanyahu terhadap proposal 21 poin tersebut masih abu-abu.

Pertemuan dengan Trump pada Senin (29/9/2025) diperkirakan akan menjadi penentu apakah Israel siap menerima sebagian besar isi rencana atau justru kembali mengajukan perubahan besar.

Hamas Belum Terima Proposal

Sementara itu Hamas menyatakan belum menerima secara resmi proposal 21 poin gencatan senjata yang digagas Gedung Putih.

Dalam pernyataan resminya pada Minggu (28/9/2025), kelompok tersebut menegaskan kesiapan untuk meninjau setiap usulan yang datang melalui mediator Mesir maupun Qatar, dengan syarat semua proposal tetap menghormati hak-hak nasional rakyat Palestina.

“Hamas siap meninjau setiap proposal yang diajukan secara positif dan bertanggung jawab, selama tidak mengabaikan hak-hak nasional rakyat kami,” bunyi pernyataan tersebut.

Pernyataan itu menunjukkan sikap terbuka namun penuh kehati-hatian dari Hamas.

Meski tidak menolak langsung, Hamas masih menunggu kepastian isi detail proposal, khususnya mengenai poin-poin yang menyangkut penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan jaminan penghentian permanen agresi militer.

Sumber internal Hamas juga menegaskan bahwa kelompok tersebut menolak keras skenario yang mengizinkan Israel tetap menempatkan kontrol keamanan di Gaza atau membatasi pemerintahan lokal Palestina.