Gedung Putih Ancam PHK Massal di Tengah Shutdown Pemerintah AS yang Kian Memanas

TRIBUNNEWS.COM - Government Shutdown atau penutupan sebagian pemerintah Amerika Serikat (AS) memasuki hari kelima.

Ancaman baru terus tumbuh dari Gedung Putih.

Terbaru berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal.

Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan tersebut, sementara pembicaraan antara kedua kubu masih buntu.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, mengatakan kepada CNN bahwa Trump dan Direktur Anggaran Gedung Putih Russ Vought sedang menyiapkan rencana darurat jika negosiasi benar-benar menemui jalan buntu.

“Jika presiden memutuskan bahwa pembicaraan tidak menghasilkan apa pun, maka PHK akan dimulai,” ujarnya dalam program State of the Union.

Trump juga menegaskan kepada wartawan bahwa ancaman PHK merupakan akibat dari sikap Partai Demokrat.

“Siapa pun yang di-PHK, itu karena Partai Demokrat,” kata Trump saat menghadiri peringatan ulang tahun Angkatan Laut AS di Norfolk, Virginia, pada Minggu (5/10/2025).

Melalui platform Truth Social, Trump menulis, “PERTUNJUKAN HARUS TERUS BERLANJUT,” seraya menyebut perayaan militer itu sebagai simbol “kecakapan dan kekuatan Angkatan Laut.”

Perayaan tersebut dinilai berpotensi terseret dalam ketegangan politik yang kian panas.

Menurut laporan BBC, pembicaraan antara Gedung Putih dan Kongres terakhir kali berlangsung pada 1 Oktober, bertepatan dengan awal tahun fiskal federal.

Penolakan Senat Demokrat terhadap RUU pendanaan jangka pendek memicu penutupan ini.

Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan kepada CBS bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dimulainya kembali dialog langsung dengan presiden.

Baca juga: Pemerintah Amerika Serikat Resmi Alami Government Shutdown, Apa Artinya?

Partai Demokrat menuntut jaminan agar Gedung Putih tidak memangkas pengeluaran publik serta memperpanjang peningkatan kredit pajak premi dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA).

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, mendesak Demokrat untuk membuka kembali pemerintahan terlebih dahulu.

“Pilihannya sederhana: buka kembali pemerintahan atau tidak sama sekali,” katanya kepada Fox News.

Trump menambahkan bahwa pihaknya terbuka untuk membahas reformasi layanan kesehatan.

“Obamacare telah menjadi bencana bagi rakyat, kami ingin memperbaikinya agar berhasil,” ujar presiden.

Hingga kini belum ada tanda-tanda kesepakatan.

Senator Demokrat Ruben Gallego mengatakan kepada CNN bahwa pembicaraan lintas partai belum menunjukkan kemajuan berarti.

Senat dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada Senin (6/10/2025) terkait dua rancangan undang-undang pendanaan yang bersaing—masing-masing dari Partai Republik dan Demokrat—meskipun keduanya diperkirakan tidak akan lolos karena tak mencapai ambang 60 suara.

Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), sekitar 750.000 pegawai federal terancam dirumahkan akibat penutupan ini, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai 400 juta dolar AS per hari.

Meski pegawai federal dijamin akan menerima gaji tertunggak berdasarkan Undang-Undang Perlakuan Adil Pegawai Pemerintah 2019, pembayaran tersebut baru akan dilakukan setelah pemerintahan dibuka kembali.

Apa Itu Government Shutdown?

Government shutdown adalah kondisi ketika pemerintah federal tidak bisa melanjutkan operasional.

Hal ini terjadi karena dana belum disetujui oleh Kongres dan Presiden.

Menurut penjelasan CNN, undang-undang federal melarang pengeluaran tanpa persetujuan anggaran resmi.

Akibatnya, pegawai pemerintah non-esensial dirumahkan (furlough).

Sementara itu, pegawai esensial tetap bekerja tanpa menerima gaji sampai dana kembali tersedia.

Baca juga: Operasi Antinarkoba AS di Karibia, Trump Serang Kapal Narkoba di Venezuela, Video Serangan Tersebar

Dikutip dari The New York Times, kebuntuan anggaran terbaru dipicu oleh perdebatan mengenai alokasi dana bantuan luar negeri.

Isu utama adalah pendanaan untuk Ukraina dan Israel, serta pemangkasan belanja sosial dalam negeri.

Partai Republik menekan pemotongan belanja, sementara Demokrat menolak langkah tersebut.

Shutdown akan berakhir jika Kongres berhasil meloloskan RUU anggaran sementara (continuing resolution).

Opsi lain adalah kesepakatan penuh mengenai anggaran tahunan.

Menurut Politico, perpecahan internal di Partai Republik membuat kompromi sulit dicapai dalam waktu dekat.

Dengan kondisi ini, warga Amerika kembali dihadapkan pada ketidakpastian layanan publik dan ancaman meluasnya dampak ekonomi.

Seperti dikatakan analis Brookings, shutdown bukan hanya soal politik di Capitol Hill.

Lebih jauh, ini adalah soal “siapa yang menanggung beban” di lapangan—yaitu jutaan pegawai dan masyarakat yang bergantung pada layanan pemerintah.

Dampak Langsung

1. Pegawai Federal Tanpa Gaji

Sekitar 4 juta pegawai federal terdampak.

Dari jumlah itu, 2 juta di antaranya tetap bekerja di sektor esensial, seperti militer, pengatur lalu lintas udara, dan petugas keamanan bandara.

Mereka tidak akan menerima gaji sampai Kongres menyetujui anggaran baru.

2. Layanan Publik Tutup

Taman nasional, museum, dan sejumlah kantor administrasi publik ditutup sementara.

Warga AS akan merasakan langsung dampak ini dalam bentuk penundaan layanan paspor, visa, hingga bantuan sosial tertentu.

3. Perekonomian Ikut Terimbas

Kantor Anggaran Kongres (CBO) mencatat shutdown terlama pada 2018–2019 menyebabkan kerugian permanen sekitar US$3 miliar.

Baca juga: Trump Ancam Hamas Hadapi Kehancuran Total jika Tolak Serahkan Kekuasaan di Gaza

Ekonom memperingatkan dampak serupa bisa muncul jika kebuntuan politik kali ini berlangsung lama.

Sejarah Shutdown di AS

Fenomena ini bukan kali pertama terjadi.

Menurut data Brookings Institution, sejak 1977 pemerintah AS sudah mengalami 21 kali shutdown.

Tahun 1977–1980, beberapa kali terjadi shutdown singkat karena perdebatan soal pendanaan aborsi.

Tahun 1995–1996, shutdown selama 21 hari di masa Presiden Bill Clinton akibat tarik-menarik anggaran dengan Kongres Republik.

Tahun 2013, shutdown selama 16 hari di era Barack Obama dipicu oleh perlawanan Partai Republik terhadap program asuransi kesehatan Obamacare.

Tahun 2018–2019, shutdown terlama dalam sejarah modern berlangsung 35 hari di era Donald Trump karena perselisihan terkait pendanaan tembok perbatasan dengan Meksiko.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)