Ogah Dukung Sanae Takaichi sebagai PM Jepang, Partai Komeito Akhiri Koalisi 26 Tahun dengan LDP

Keretakan antara Komeito dan LDP sejatinya sudah terendus dari bulan Maret lalu.

Hal ini terjadi setelah LDP menolak usulan kebijakan Komeito yang disusun bersama dengan DPP pada kala itu

Adapun usulan yang diajukan oleh Komeito dan DPP adalah pembatasan penerimaan sumbangan dari perusahaan untuk markas partai dan cabang prefekturnya.

Selain itu, Komeito dan DPP mengusulkan larangan sumbangan kepada kelompok politik yang dipimpin oleh politisi perorangan yang pada dasarnya merupakan sumbangan kepada anggota parlemen.

Usulan tersebut juga membatasi sumbangan kepada satu partai menjadi maksimal 20 juta yen per tahun.

Kebijakan ini diusulkan Komeito dan DPP untuk membatasi pengaruh perusahaan-perusahaan besar terhadap pembuatan kebijakan pemerintah, meskipun saat ini tidak ada batasan hukum yang berlaku.

LDP yang selama ini menjadi penerima terbesar sumbangan dari banyak perusahaan besar pun menolak usulan tersebut.

Terpilihnya Sanae Takaichi yang enggan membahas hal tersebut usai ditunjuk menggantikan Shigeru Ishiba pun ditengarai sebagai hal yang memicu berakhirnya kemitraan antara LDP dan Komeito

Indikasi tersebut juga diamini oleh Tetsuo Saito selaku pimpinan Partai Komeito pada konferensi pers Jumat ini.

Saito menilai ungkapan Sanae Takaichi yang menyatakan "akan mempertimbangkan kembali langkah selanjutnya" dari usulan tersebut dinilai tidak cukup untuk melanjutkan kemitraan yang terlah berlangsung selama 26 tahun.

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa Komeito tidak akan menentang setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintahan pimpinan LDP, termasuk anggaran dan RUU yang telah dikerjakan bersama oleh kedua partai.

(Tribunnews.com/Bobby)