Alasan Netanyahu Batal Hadiri KTT Gaza di Mesir pada Menit-menit Terakhir

Ringkasan Berita:

• Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu membatalkan kehadirannya di KTT Gaza yang diadakan di Mesir dalam menit-menit terakhir
• Kantor PM Israel mengungkapkan alasan Netanyahu tidak hadir KTT Gaza lantaran bertepatan dengan hari raya Yahudi
• KTT Gaza di Mesir diadakan untuk menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang ditengahi AS

TRIBUNNEWS.COM - Rencana menit-menit terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghadirkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) multinasional Gaza di Shatm el-Sheikh, Mesir harus dibatalkan.

Netanyahu yang diharapkan bergabung dengan para pemimpin dunia pada hari Senin (12/10/2025) untuk menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi AS yang bertujuan mengakhiri perang melawan Hamas, tiba-tiba membatalkan kehadirannya, memicu pertanyaan mengenai hambatan sesungguhnya di balik upaya perdamaian regional yang krusial.

KTT ini diadakan di Sharm el-Sheikr, Mesir pada Senin (13/10/2025).

KTT yang dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia ini bertujuan untuk mengakhiri permusuhan, membangun dukungan untuk fase kedua rencana perdamaian Trump yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan pembentukan badan pemerintahan baru di Gaza serta mengawali era baru keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. 

Undangan Mendadak di Tengah Perjalanan

Undangan untuk Netanyahu terwujud melalui upaya diplomatik cepat saat Presiden Trump berada di Israel. 

Kantor Perdana Menteri Israel mengonfirmasi bahwa Netanyahu "diundang oleh Presiden AS Trump untuk berpartisipasi dalam konferensi yang berlangsung hari ini di Mesir."

Menurut laporan, undangan itu diatur ketika Perdana Menteri berada dalam perjalanan bersama Trump dari Bandara Ben Gurion menuju Knesset pada Senin pagi, dikutip dari The Times of Israel.

Selama perjalanan, Trump menyarankan agar Netanyahu hadir, dan Perdana Menteri dikabarkan menyetujuinya. 

Trump kemudian menelepon Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, yang bertindak sebagai tuan rumah bersama, untuk mengeluarkan undangan resmi.

Alasan Netanyahu Tak Jadi Hadir

Baca juga: Bantah Prabowo Bakal Datangi Israel, Kemlu RI: Beliau Langsung Pulang ke Tanah Air Usai dari Mesir

Namun, rencana itu dibatalkan pada menit-menit terakhir. 

Dalam sebuah pernyataan resmi, kantor Netanyahu mengatakan bahwa Perdana Menteri menolak undangan tersebut "karena waktunya berdekatan dengan awal hari raya (Yahudi)", dikutip dari Reuters.

Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas undangan tersebut, tetapi menyatakan bahwa ia tidak dapat hadir karena waktunya terlalu dekat dengan dimulainya hari raya Simchat Torah, yang dimulai pada hari Senin saat matahari terbenam. 

"Perdana Menteri berterima kasih kepada Presiden Trump atas undangannya dan atas upayanya untuk memperluas lingkaran perdamaian melalui kekuatan," kata pernyataan itu.

Secara historis, para pemimpin Israel memang menghindari perjalanan pada hari Sabat dan hari libur Yahudi, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Meskipun Netanyahu memuji Trump atas "upayanya untuk memperluas lingkaran perdamaian-perdamaian melalui kekuatan," pembatalan itu tetap menjadi sorotan. 

Lembaga penyiaran publik Kan bahkan melaporkan bahwa pembatalan tersebut terjadi karena adanya kekhawatiran bahwa perjalanan pada hari raya Yahudi akan memicu pertikaian dalam koalisi Israel, meskipun partai Yudaisme Bersatu yang ultra-Ortodoks menyangkal adanya ancaman atau keberatan.

Isu Kehadiran dan Penolakan Diplomatik

Di balik alasan keagamaan yang resmi, muncul pula indikasi adanya keberatan diplomatik yang mungkin ikut memengaruhi keputusan tersebut. 

Seorang pejabat Turki mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Turki Tayyip Erdogan, dengan dukungan beberapa pemimpin lain yang tidak disebutkan namanya, "secara diplomatis menolak gagasan Netanyahu untuk hadir."

Mengutip dari jns.org, beberapa media melaporkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan serta Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengancam akan membatalkan partisipasi mereka jika Netanyahu hadir.

Kehadiran Erdogan di Sharm el-Sheikh pada hari Senin pagi menunjukkan peran sentralnya, dan penolakan diplomatik dari pihak mediator penting ini tentu saja menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Pada akhirnya, KTT Gaza di Sharm el-Sheikh berlanjut tanpa perwakilan dari Israel maupun Hamas. 

Presiden Trump dan para pemimpin negara mediator dari kawasan, termasuk Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, serta perwakilan dari Qatar dan Turki, melanjutkan diskusi yang berfokus pada masa depan Jalur Gaza.

Baca juga: Indonesia Terus Dukung Upaya Perdamaian dan Rekonstruksi Gaza di KTT Sharm El-Sheikh

Poin Poin Pernyataan Bersama Mesir, Qatar, Turki, dan AS Mengenai Gaza

KTT di Sharm el-Sheikh menghasilkan sebuah pernyataan bersama yang ditandatangani oleh para mediator utama Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat sebagai komitmen untuk perdamaian yang komprehensif dan berkelanjutan di Gaza dan kawasan yang lebih luas. 

Pernyataan tersebut menegaskan hasil KTT:

1. Pengakuan Perjanjian & Harapan Baru

Ini adalah pengakuan formal oleh empat negara mediator (AS, Mesir, Qatar, Turki) terhadap perjanjian damai yang ditengahi oleh Presiden Trump sebagai langkah yang mengakhiri konflik di Gaza. 

Poin ini menempatkan perjanjian tersebut sebagai dasar historis untuk memulai era baru regional yang ditandai dengan optimisme dan keamanan.

"Kami... menyambut baik komitmen dan implementasi yang benar-benar bersejarah oleh semua pihak dalam Perjanjian Damai Trump, yang mengakhiri lebih dari dua tahun penderitaan dan kerugian yang mendalam – membuka babak baru bagi kawasan yang didefinisikan oleh harapan, keamanan, dan visi bersama untuk perdamaian dan kesejahteraan," jelas Trump, dikutip dari Al Jazeera.

2. Dukungan untuk Upaya Trump & Komitmen Implementasi

Poin ini menegaskan dukungan politik penuh terhadap inisiatif perdamaian AS. 

Ini adalah janji bersama untuk mengimplementasikan perjanjian secara kolektif, memastikan bahwa hasilnya menguntungkan semua pihak, baik Palestina maupun Israel, dalam hal perdamaian dan peluang.

"Kami mendukung dan mendukung upaya tulus Presiden Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan mewujudkan perdamaian abadi di Timur Tengah. Bersama-sama, kita akan melaksanakan perjanjian ini dengan cara yang menjamin perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesempatan bagi seluruh rakyat di kawasan ini, termasuk Palestina dan Israel."

3. Definisi Perdamaian Abadi 

Menetapkan standar moral dan praktis untuk perdamaian yang berkelanjutan. 

Perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya perang, tetapi juga harus mencakup kesejahteraan ekonomi, perlindungan HAM, jaminan keamanan, dan penghormatan martabat bagi kedua belah pihak.

"Kami memahami bahwa perdamaian abadi adalah perdamaian yang mana baik warga Palestina maupun Israel dapat sejahtera, hak asasi manusia fundamental mereka terlindungi, keamanan mereka terjamin, dan martabat mereka dijunjung tinggi."

4. Pentingnya Kerja Sama dan Dialog Berkelanjutan

Menyatakan prinsip bahwa kerja sama regional (diplomasi, dialog) adalah satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan yang nyata. 

Ini mendorong peningkatan hubungan antarnegara  dan antar masyarakat sebagai kunci stabilitas global.

"Kami menegaskan bahwa kemajuan yang berarti muncul melalui kerja sama dan dialog berkelanjutan, dan bahwa penguatan ikatan antarnegara dan masyarakat melayani kepentingan abadi perdamaian dan stabilitas regional dan global."

5. Penghormatan Nilai Sejarah dan Agama

Poin ini menjamin bahwa upaya perdamaian akan mencakup penghormatan dan perlindungan situs suci dan warisan.

"Kami menyadari makna historis dan spiritual yang mendalam dari wilayah ini bagi komunitas agama... termasuk Kristen, Islam, dan Yahudi. Penghormatan terhadap hubungan sakral ini dan perlindungan situs warisan mereka akan tetap menjadi prioritas utama dalam komitmen kami untuk hidup berdampingan secara damai."

6. Melawan Ekstremisme dan Radikalisasi

Ini adalah komitmen keamanan bersama untuk memberantas ideologi kekerasan. 

Para pihak mengakui bahwa akar ekstremisme harus diatasi melalui pencegahan (pendidikan dan peluang), bukan hanya melalui kekuatan, untuk menciptakan fondasi sosial yang damai.

"Kita bersatu dalam tekad untuk memberantas ekstremisme dan radikalisasi dalam segala bentuknya... Kita berkomitmen untuk mengatasi kondisi yang memungkinkan ekstremisme dan untuk mempromosikan pendidikan, kesempatan, dan rasa saling menghormati sebagai fondasi perdamaian abadi."

7.  Komitmen terhadap Diplomasi, Menghindari Kekerasan Berulang

Mendirikan mekanisme penyelesaian sengketa masa depan yang bersifat diplomatik. 

Poin ini secara tegas menolak siklus konflik dan negosiasi yang terhenti (stagnan), menekankan bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh.

"Dengan ini kami berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa di masa mendatang melalui keterlibatan dan negosiasi diplomatik... Kami mengakui bahwa Timur Tengah tidak dapat bertahan dalam siklus peperangan yang berkepanjangan..."

8. Menjunjung Toleransi, Martabat, dan Kesempatan Setara

Ini adalah pernyataan tentang nilai-nilai inti inklusif yang harus menopang wilayah pasca-konflik. 

Tujuannya adalah menciptakan lingkungan regional yang adil dan sejahtera secara ekonomi bagi semua penduduk, tanpa diskriminasi.

"Kami menjunjung tinggi toleransi, martabat, dan kesempatan yang sama bagi setiap orang, guna memastikan wilayah ini menjadi tempat di mana semua orang dapat mengejar aspirasi mereka dengan damai, aman, dan sejahtera secara ekonomi, tanpa memandang ras, keyakinan, atau suku."

9. Visi Komprehensif tentang Keamanan dan Kesejahteraan Bersama

Merangkum tujuan jangka panjang: menciptakan sistem regional yang terintegrasi di mana perdamaian, keamanan, dan kemakmuran adalah tanggung jawab bersama dan dinikmati bersama.

"Kami mengejar visi komprehensif tentang perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama di kawasan, yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan nasib bersama."

10. Komitmen Implementasi dan Membangun Warisan Perdamaian

Mengakhiri dengan janji untuk menjaga perjanjian dan memastikan ia menjadi sebuah warisan institusional yang akan memungkinkan generasi mendatang di Israel dan negara-negara tetangga untuk tumbuh bersama dalam suasana damai dan hubungan yang saling menguntungkan.

"Kami menyambut baik kemajuan... dalam membangun perjanjian perdamaian yang komprehensif dan berkelanjutan di Jalur Gaza, serta hubungan yang bersahabat... Kami berjanji untuk bekerja sama dalam menerapkan dan melestarikan warisan ini..."

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Benjamin Netanyahu dan Konflik Palestina vs Israel