Trump Yakin Bisa Melucuti Senjata Hamas, tapi Merahasiakan Caranya, Agresi Baru di Gaza?

Ringkasan Berita:

• Presiden AS Donald Trump meyakini bahwa dirinya bisa melucuti senjata Hamas.
• Meski begitu, Trump tidak merinci bagaimana ia bisa melucuti senjata Hamas.
• Trump dilaporkan memberi batas waktu tiga hingga empat hari bagi Hamas untuk memberikan respons terhadap proposal pelucutan senjata.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menegaskan komitmennya untuk memastikan faksi militan Hamas dilucuti senjatanya.

Pelucutan senjata Hamas ini sebagai bagian fundamental dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Namun, janji keras ini diiringi oleh ketiadaan rincian mendalam mengenai rencana AS untuk tata kelola dan keamanan wilayah Gaza pascakonflik, menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran dari berbagai pihak.

Dalam pernyataannya menyusul perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas di Sharm El-Sheikh, Mesir, Trump menyatakan akan melakukan "segala hal yang mungkin" untuk menegakkan perjanjian damai yang ia ajukan.

Inti dari proposal perdamaian 20 poin yang diusungnya mencakup pelucutan total senjata Hamas dan pembebasan seluruh sandera Israel yang masih ditahan, sebagai prasyarat bagi penarikan penuh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari wilayah tersebut.

Dikutip dari ABC News, Trump dilaporkan memberi batas waktu tiga hingga empat hari bagi Hamas untuk memberikan respons terhadap proposal tersebut.

Apabila Hamas menolak, Trump memberikan isyarat jelas kepada Israel untuk melanjutkan tindakan militernya.

"Saya akan membiarkan mereka (Israel) pergi dan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka dapat melakukannya dengan cukup mudah," ujar Trump.

Ketidakjelasan rencana pascakonflik Gaza merupakan titik kritis yang disorot oleh negara-negara Arab dan faksi Palestina.

Para pemimpin Hamas menyuarakan kekhawatiran, menyerahkan senjata dan melepaskan sandera tanpa jaminan penarikan total IDF dari Gaza akan membuat mereka sangat rentan terhadap serangan di masa depan.

Meskipun fase pertama gencatan senjata — yang berfokus pada pertukaran sandera dan narapidana — telah mencapai kesepakatan, nasib jangka panjang Gaza disebut-sebut tetap "tidak jelas" oleh sumber-sumber di Gedung Putih.

Baca juga: Trump Restui Serangan Ulang ke Gaza, Perintahkan Israel Habisi Hamas Jika Tolak Lucuti Senjata

Pertanyaan kunci mengenai siapa yang akan menjalankan pemerintahan di Gaza, bagaimana mekanisme keamanan jangka panjang akan dijamin, dan nasib struktural Hamas pascaperang, dilaporkan belum terselesaikan.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz sebelumnya telah menginstruksikan militer untuk bersiap menghancurkan jaringan terowongan Hamas di bawah Gaza.

Penghancuran ini, kata Katz, "melalui mekanisme internasional yang akan dibentuk di bawah kepemimpinan dan pengawasan AS" setelah sandera dibebaskan.

Hal ini menunjukkan peran sentral AS dalam visi pascakonflik, namun sekaligus menegaskan cetak biru komprehensif masih belum final.

Pemimpin Gaza Pascaperang

Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty menyatakan Israel dan Hamas telah menyetujui pembentukan tim yang terdiri dari 15 teknokrat Palestina.

Tim ini ditugaskan untuk mengelola dan mengawasi jalannya kehidupan sehari-hari di Jalur Gaza pasca-perang.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdelatty kepada AP News di tengah upaya internasional yang meningkat untuk merencanakan rekonstruksi Gaza setelah konflik sengit selama dua tahun.

"Kami perlu mengerahkan mereka untuk mengurus kehidupan sehari-hari masyarakat di Gaza, dan Dewan Perdamaian harus mendukung dan mengawasi arus keuangan serta dana yang akan datang untuk rekonstruksi Gaza," jelas Abdelatty.

Abdelatty mengklaim komite beranggotakan 15 orang tersebut telah disetujui oleh semua faksi Palestina, termasuk Hamas.

Menteri Luar Negeri Mesir itu menegaskan anggota Hamas telah menyambut baik rencana Trump dan berkomitmen untuk tidak mengambil peran dalam periode transisi pemerintahan.

"Mereka (Hamas) tidak memiliki peran dalam periode transisi. Mereka berkomitmen untuk itu. Itulah mengapa mereka berupaya membentuk komite administratif Palestina untuk dikerahkan guna mengurus kehidupan sehari-hari masyarakat Gaza," klaim Abdelatty.

Sebagai imbalannya, Abdelatty menuntut Israel untuk mematuhi penarikan pasukannya dari Gaza, memungkinkan aliran bantuan kemanusiaan, dan mengizinkan pengerahan komite administratif di lapangan untuk menjamin keamanan warga sipil.

Hamas, kata dia, juga harus menghormati komitmennya.

Baca juga: Hamas Serahkan Jasad Sandera Israel yang Bisa Dijangkau, 19 Lainnya Masih di Gaza

Sementara itu, seorang pejabat PBB menyampaikan bahwa sejumlah negara Eropa dan Arab, Kanada, serta Amerika Serikat, tampaknya bersedia menyumbang untuk kebutuhan rekonstruksi Gaza.

Menurut Jaco Cilliers, seorang pejabat di Program Pembangunan PBB (UNDP), diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza mencapai $70 miliar atau sekitar Rp1.120 triliun (dengan kurs Rp16.000/USD).

Cilliers menyebutkan bahwa konflik yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah menghasilkan setidaknya 55 juta ton puing.

Dikutip dari The Times of Israel, ia memperkirakan pemulihan penuh Gaza dapat memakan waktu hingga puluhan tahun.

UNDP sendiri telah membersihkan sekitar 81.000 ton puing dari Jalur Gaza.

Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan akan mencari dukungan dari negara-negara Teluk, AS, dan Eropa untuk rekonstruksi Gaza di bawah kesepakatan gencatan senjata baru.

Erdogan meyakini pendanaan proyek akan diberikan dengan cepat, khususnya untuk proyek pembangunan kembali yang dikembangkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab.

Dukungan juga datang dari dunia olahraga, dengan Presiden FIFA Gianni Infantino menjanjikan bantuan untuk membangun kembali infrastruktur sepak bola di Gaza sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pascaperang.

FIFA berencana memulihkan fasilitas yang hancur dan meluncurkan dana untuk mendukung lapangan baru dan program pemuda.

(Tribunnews.com/Whiesa)