Pemerintah Jepang Diminta Awasi Distribusi Luar Negeri di Tengah Target 10 Triliun Yen Pasar Anime

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pemerintah Jepang menargetkan nilai pasar anime mencapai 10 triliun yen atau Rp1.100 triliun pada tahun 2028. 

Namun, para ahli menilai keberhasilan target tersebut bergantung pada pemantauan pemerintah terhadap distribusi anime di luar negeri.

Menurut Peneliti Senior Institut Penelitian Jepang, Yosuke Yasui, tantangan utama industri anime bukan hanya kekurangan tenaga kerja dan rendahnya upah, tetapi juga lemahnya kontrol terhadap platform distribusi internasional.

“Pemerintah harus memantau tren platform distribusi luar negeri agar konten Jepang tidak didiskon berlebihan atau ekspansi ke luar negeri tidak terhambat,” ujar Yasui.
 
Kekurangan SDM dan Upah Rendah Jadi Hambatan

Popularitas anime Jepang di dunia terus meningkat, namun industri ini menghadapi krisis sumber daya manusia (SDM) dan upah rendah di tingkat produksi.

Pemerintah menargetkan peningkatan penjualan konten Jepang di pasar luar negeri dari 5,8 triliun yen pada 2023 menjadi 10 triliun yen pada 2028, dan 20 triliun yen pada 2033. Namun, Yasui menilai target itu sulit tercapai dengan kondisi saat ini.

Baca juga: 8 Anime Perang Paling Menyedihkan dan Menyayat Hati, Grave of the Fireflies hingga Girls Last Tour

Pada tahun 2020 terdapat sekitar 6.000 produser anime, sementara untuk mencapai target pemerintah dibutuhkan sekitar 30.000 orang. Tingkat retensi pekerja pun rendah, dan diperkirakan akan menurun hingga 10 persen pada 2030 jika kondisi tidak membaik.

Salah satu penyebabnya adalah upah produser anime yang jauh di bawah rata-rata industri lain. Berdasarkan survei Japan Research Institute dan Japan Anime Film Culture Federation (NAFCA) pada Juni 2024, upah rata-rata per jam produser anime hanya 1.300 yen, setengah dari rata-rata nasional sekitar 2.400 yen.

“Banyak studio tidak mampu menaikkan gaji karena rasio biaya tenaga kerja mencapai 90?ri total pengeluaran. Tanpa peningkatan nilai tambah, kenaikan upah bisa memicu kebangkrutan,” ujar Yasui.

Meski penjualan anime meningkat sejak masuknya Netflix dan Amazon ke Jepang pada 2015, keuntungan tidak mengalir ke studio produksi.

Dari total penjualan luar negeri, hanya sekitar 10% yang diterima perusahaan produksi anime. Sisanya dinikmati distributor dan pemegang hak cipta.

Sebagian besar studio tidak memiliki hak cipta karena sistem komite produksi (production committee). Komite ini biasanya terdiri dari berbagai pihak seperti perusahaan mainan, penerbit, stasiun TV, dan biro iklan, sementara studio produksi hanya menjadi pelaksana teknis.

“Sebagian besar pendapatan anime mengalir ke pemegang hak cipta. Padahal, hampir seluruh proses kreatif — mulai dari naskah, storyboard, hingga animasi — ditangani oleh studio,” jelas Yasui.

Ia menilai perlu ada sistem agar studio produksi memperoleh kembali sebagian royalti, misalnya minimal 10% hak cipta dan 10% royalti pendapatan komite produksi, meski mereka tidak berinvestasi langsung.