Trump Klaim Negara-negara Timur Tengah Tawarkan Diri Menyerbu Hamas, Singgung Indonesia

Ringkasan Berita:

• Presiden AS Donald Trump menyebut sejumlah negara di Timur Tengah menawarkan untuk mengirim pasukan guna memerangi Hamas.
• Meski begitu, Trump tidak merinci negara mana saja yang membuat tawaran militer tersebut.
• Akan tetapi, Trump malah secara khusus menyebut dan berterima kasih kepada Indonesia atas bantuan dan dukungannya di kawasan tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Klaim bernada ancaman kembali dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Hamas.

Donald Trump mengatakan sejumlah negara di Timur Tengah telah menawarkan untuk mengirim pasukan militer ke Gaza guna memerangi Hamas.

Klaim ini menjadi yang terbaru setelah Donald Trump menyebut ia akan mengirim pasukan ke Gaza untuk membasmi Hamas setelah kelompok militan Palestina itu berperang dengan geng-geng kriminal.

Ia memperbarui ancamannya terhadap kelompok Palestina itu, memperingatkan Hamas bisa menghadapi akhir yang "cepat, menggebu, dan brutal" jika tidak bertindak benar.

"Banyak SEKUTU BESAR kami saat ini di Timur Tengah, dan wilayah di sekitar Timur Tengah, telah secara eksplisit dan kuat, dengan antusiasme besar, memberi tahu saya bahwa mereka akan menyambut baik kesempatan, atas permintaan saya, untuk masuk ke GAZA dengan kekuatan besar dan 'meluruskan Hamas' jika Hamas terus bertindak buruk, melanggar kesepakatan mereka dengan kami," tulis Trump melalui Truth Social, dikutip dari Al Jazeera.

Trump tidak merinci negara mana saja yang membuat tawaran militer tersebut.

Namun, ia secara khusus menyebut dan berterima kasih kepada Indonesia atas bantuan dan dukungannya di kawasan tersebut.

"Saya ingin berterima kasih kepada negara Indonesia yang hebat dan kuat, serta pemimpinnya yang luar biasa, atas semua bantuan yang telah mereka tunjukkan dan berikan kepada Timur Tengah, dan kepada AS," imbuhnya.

Presiden AS itu mengklaim ia telah menahan tawaran intervensi militer tersebut.

"Saya mengatakan kepada negara-negara ini, dan Israel, 'BELUM!'," ujarnya.

Trump menambahkan masih ada harapan Hamas akan melakukan hal yang benar.

Baca juga: Trump Ancam Hamas, Khalil al-Hayya Akui Sulitnya Evakuasi Sandera Israel

Namun, ia kembali menegaskan ultimatum kerasnya.

"Jika mereka tidak melakukannya, akhir dari Hamas akan menjadi CEPAT, MENGGEBU, & BRUTAL!" tegas Trump.

Kendati demikian, laporan menyebutkan Pemerintah Indonesia dan beberapa pemerintah lainnya sebetulnya menawarkan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian guna memulihkan keamanan dan stabilitas di Gaza.

Tidak ada satu pun negara yang secara terbuka menyatakan bersedia untuk berkonflik secara langsung dengan Hamas, berbeda dengan narasi yang disampaikan Trump.

Gencatan Senjata di Gaza Bisa Bertahan Lama

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan keyakinan penuh gencatan senjata di Jalur Gaza akan bertahan lama.

Dalam kunjungan ke Israel, Vance menegaskan syarat perlucutan senjata oleh Hamas dan penghentian total kekerasan merupakan poin kunci yang tidak dapat ditawar dalam rencana perdamaian jangka panjang yang diprakarsai Trump.

Pernyataan ini disampaikan Vance saat meresmikan pusat koordinasi gencatan senjata baru AS-Israel di Kiryat Gat, Israel selatan, pada Selasa (21/10/2025).

Ia didampingi oleh utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan penasihat utama Presiden Trump, Jared Kushner.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat kesepakatan gencatan senjata yang masih rentan dan mendorong pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya dari rencana perdamaian Gaza yang diusung AS.

"Kita telah memasuki minggu pertama rencana perdamaian bersejarah Presiden Trump di Timur Tengah, dan sejujurnya, segala sesuatunya berjalan lebih baik dari yang saya harapkan," ujar Vance, dikutip dari The Times of Israel.

Vance menekankan salah satu klausul paling krusial dan sensitif dari program perdamaian adalah Hamas harus melucuti senjatanya dan mengakhiri kekerasan di Jalur Gaza.

Ia memperingatkan, jika kelompok itu gagal bekerja sama, maka "Hamas akan dimusnahkan".

"Meskipun semua pejuang (Hamas) dapat diberikan keringanan hukuman, mereka tidak akan bisa saling membunuh, dan mereka tidak akan bisa membunuh sesama warga Palestina," tegas Vance.

Baca juga: Gencatan Senjata Berdarah: Israel Kembali Gempur Gaza, Tuduh Hamas Langgar Kesepakatan Damai Trump

Vance mengakui pelaksanaan penuh dari rencana 20 poin Trump akan memakan "waktu yang sangat, sangat lama" dan penuh tantangan.

Salah satu kesulitan adalah pemulihan jenazah sandera yang masih berada di Gaza, di mana beberapa jenazah diduga terkubur di bawah ribuan ton puing.

Mengenai stabilitas jangka panjang di Gaza, AS akan mengambil peran sebagai koordinator utama dan mediator.

Vance menjelaskan pusat koordinasi baru ini melibatkan personel militer dan kontraktor sipil dari Israel, AS, Inggris, Kanada, Jerman, Denmark, dan Yordania.

Namun, Vance memastikan tidak akan ada "pasukan Amerika di lapangan di Gaza".

Peran AS adalah menjadi mediator yang efektif di antara negara-negara Teluk Arab, Israel, Turki, dan bahkan Indonesia, untuk mewujudkan kerja sama demi perdamaian jangka panjang.

Meskipun belum jelas negara mana yang akan mengirimkan pasukan sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional di bawah mandat PBB, Vance menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang secara terbuka menyatakan kesediaan untuk berkontribusi.

Ia juga menyatakan Turki dapat memainkan "peran yang konstruktif" di wilayah kantong tersebut, selama mendapat persetujuan dari Yerusalem terkait penempatan pasukan asing di wilayah Israel.

(Tribunnews.com/Whiesa)