Thailand–Kamboja Memanas, Dave Laksono Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Perbatasan

Ringkasan Berita:

• Bentrokan perbatasan Thailand–Kamboja tewaskan warga sipil, termasuk bayi, puluhan luka-luka.
• Dave Laksono minta pemerintah segera evakuasi WNI demi keselamatan di zona konflik.
• Ribuan keluarga Kamboja mengungsi, eskalasi konflik dikhawatirkan meluas ke kawasan ASEAN.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono menegaskan bentrokan memanas di perbatasan Thailand–Kamboja harus segera direspons pemerintah dengan langkah evakuasi WNI, karena keselamatan warga Indonesia di zona konflik adalah prioritas utama.

Bentrokan di perbatasan Thailand–Kamboja kembali memanas. Puluhan korban dari kalangan militer maupun sipil dilaporkan tewas, termasuk seorang bayi, sementara ratusan ribu warga sipil terpaksa mengungsi ke tempat perlindungan aman.

Di tengah eskalasi konflik, Dave Laksono meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menyiapkan langkah evakuasi WNI dengan cepat.

“Langkah-langkah evakuasi harus segera disiapkan apabila eskalasi konflik semakin membahayakan keselamatan mereka,” kata Dave, Kamis (11/12/2025).

Dave menegaskan keselamatan WNI di luar negeri adalah prioritas utama. Ia memastikan Komisi I DPR telah berkoordinasi dengan Kemlu untuk pendataan dan perlindungan maksimal.

“Keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri adalah prioritas utama. Komisi I DPR RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan seluruh WNI terdata dengan baik dan mendapatkan perlindungan maksimal,” ujarnya.

KBRI Phnom Penh mengimbau WNI membatasi perjalanan ke wilayah terdampak—Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Banteay Meanchey—serta tetap tenang, waspada, dan mengikuti arahan otoritas setempat. Komunikasi dengan komunitas WNI di berbagai provinsi di Kamboja diintensifkan untuk mitigasi risiko.

Di Indonesia, Kemlu menyatakan terus memantau keselamatan WNI dan menyerukan agar Thailand dan Kamboja menempuh jalan damai, sejalan dengan mandat diplomasi kawasan. Pemerintah menekankan perlindungan WNI sebagai prioritas dan kesiapsiagaan mitigasi bila situasi memburuk.

Baca juga: Putin Terakhir ke Indonesia 2007, Kini Jawab Undangan Prabowo: “Saya Akan Datang”

Selain aspek perlindungan WNI, Dave menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong deeskalasi melalui jalur ASEAN.

“Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendorong penyelesaian damai, serta memastikan konflik bilateral tidak berkembang menjadi ancaman regional,” kata Dave.

Konflik perbatasan Thailand–Kamboja memiliki latar sengketa wilayah yang berulang, termasuk ketegangan di sekitar situs-situs bersejarah dan garis batas. Eskalasi terbaru dipicu saling tuduh pelanggaran gencatan senjata, memperlihatkan siklus ketegangan yang memerlukan upaya diplomatik kontinu di tingkat ASEAN.

Keluarga WNI di tanah air menunggu kabar pasti; evakuasi cepat dan diplomasi aktif jadi harapan utama.