Pemerintah Sudan Resmi Beroperasi di Khartoum usai 3 Tahun Mengungsi Akibat Perang Saudara

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Sudan resmi kembali menjalankan aktivitas di Khartoum setelah hampir tiga tahun beroperasi dari Port Sudan akibat perang saudara.
• Langkah ini dilakukan menyusul membaiknya situasi keamanan sejak militer merebut kembali ibu kota pada Maret lalu.
• Meski demikian, konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan masih berlangsung di sejumlah wilayah Sudan.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Sudan mengumumkan kembalinya aktivitas pemerintahan ke Khartoum setelah hampir tiga tahun beroperasi dari Port Sudan akibat perang saudara yang pecah pada 2023.

Perdana Menteri Sudan Kamil Idris mengatakan pemerintah mulai kembali ke ibu kota menyusul membaiknya situasi keamanan sejak Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) merebut kembali Khartoum pada Maret lalu.

“Hari ini, kita kembali, dan Pemerintah Harapan kembali ke ibu kota negara,” ujar Idris kepada wartawan di Khartoum, seperti dilaporkan Al Jazeera.

Pada awal konflik antara SAF dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) pada April 2023, pemerintah yang bersekutu dengan militer terpaksa meninggalkan Khartoum setelah kota itu dengan cepat dikuasai RSF.

Sejak itu, Port Sudan di pesisir Laut Merah menjadi pusat pemerintahan sementara.

Idris berjanji pemerintah akan memprioritaskan pemulihan layanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Ia juga menegaskan perbaikan infrastruktur listrik, air, dan sanitasi menjadi agenda utama.

Rekonstruksi rumah sakit disebut sebagai salah satu fokus pascaperang.

Selama hampir dua tahun, wilayah metropolitan Khartoum yang mencakup Khartoum, Omdurman, dan Khartoum Utara menjadi medan pertempuran intens.

Jutaan warga terpaksa mengungsi akibat pengepungan, tembakan artileri, dan pertempuran lintas Sungai Nil.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 1,2 juta orang telah kembali ke Khartoum antara Maret hingga Oktober.

Baca juga: 10 Negara dengan Pertumbuhan Ekonomi Tercepat Tahun 2025: Sudan Selatan Peringkat 1, Disusul Guyana

Namun banyak di antaranya mendapati layanan publik nyaris lumpuh.
Rumah-rumah rusak dan kuburan darurat masih ditemukan di kawasan permukiman.

PBB memperkirakan rehabilitasi infrastruktur vital di ibu kota membutuhkan dana sekitar 350 juta dolar AS.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Sudan telah menggelar sejumlah rapat kabinet di Khartoum.