Dewan Perdamaian
Istana Bicara Kemungkinan Indonesia Bergabung ke Dewan Perdamaian yang Digagas Trump
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons kabar Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Donald Trump.
Ringkasan Berita:
- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons kabar Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Donald Trump.
- Prasetyo Hadi menyebut, Indonesia akan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump itu, jika memang diminta untuk bergabung.
- Namun terkait kejelasan formilnya keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian buatan Trump ini, Prasetyo mengaku akan mengeceknya terlebih dahulu.
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara tentang kabar Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Prasetyo Hadi menyebut Indonesia akan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump itu jika memang diminta untuk bergabung.
Namun, tentang kejelasan formilnya keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, Prasetyo mengaku akan mengeceknya terlebih dahulu.
"Ya kita akan bergabung kalau memang kita diminta untuk bergabung. Secara formilnya (resmi bergabung atau belum ke Dewan Perdamaian) nanti kami cek ya, formilnya ya," kata Prasetyo dalam konferensi persnya di Jakarta hari ini, Kamis (22/1/2026).
Prasetyo menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto pasti akan mempertimbangkan untuk Indonesia bergabung karena Dewan Perdamaian memiliki tujuan untuk mempercepat proses perdamaian di Gaza, Palestina.
"Tapi kalau secara apa namanya kehendak, ya tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung, karena kepentingan tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," katanya.
Kemlu soal Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Buatan Trump
Melalui akun X resminya, @Kemlu_RI, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia bersama beberapa negara lainnya menyambut baik undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian.
Negara-negara yang bergabung di antaranya ada Republik Turki, Republik Arab Mesir, Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Selanjutnya negara-negara tersebut akan melakukan penandatanganan dokumen keikutsertaan di Dewan Perdamaian sesuai dengan prosedur hukum.
Baca juga: Alasan Israel Bergabung dengan Dewan Perdamaian Buatan Trump: Mau Tak Mau
Negara-negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Tujuannya untuk mengoonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Berikut pernyataan Kemlu RI soal keikutsertaan Indonesia ke Dewan Perdamaian melalui akun X resminya, @Kemlu_RI pada Kamis (22/1/2026):
The Foreign Ministers of the Republic of Türkiye, the Arab Republic of Egypt, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates welcome the invitation extended to their leaders by the President of the United States of America, Donald J. Trump, to join the Board of Peace.
The Ministers announce their countries’ shared decision to join the Board of Peace. Each country will sign the joining documents according to its respective relevant legal and other necessary procedures.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Prasetyo-Hadi-Menteri-Sekretaris-Negara-keterangan-pers-di-Istana-Kepresidenan-Jakarta.jpg)